- VIVA/Andry Daud
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 27 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Maret 2021. Perjanjian ini terkait Penanganan Pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Whistleblowing System (WBS) terintegrasi.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, dan jajaran Direksi dari 27 BUMN.
“Melalui kesepakatan kerja sama WBS terintegrasi ini, diharapkan akan menghindari duplikasi, meningkatkan sinergi dan monitor atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima oleh masing-masing instansi dengan KPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan,” Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati kepada awak media, Selasa, 2 Maret 2021.
27 BUMN yang berkesempatan menandatangani PKS hari ini dibagi ke dalam 5 prosesi penandatanganan, yaitu:
Batch 1:
1. PT Bank Mandiri
2. PT Bank Rakyat Indonesia
3. PT Bank Negara Indonesia
4. PT Bank Tabungan Negara
5. PT Taspen
Batch 2:
1. PT Pertamina
2. PT PLN
3. PT Jasa Marga
4. PT Telkom Indonesia
5. PT INTI
Batch 3:
1. PT Adhi Karya
2. PT Waskita Karya
3. PT Wijaya Karya
4. PT Hutama Karya
5. PT Pembangunan Perumahan
Batch 4:
1. PT Garuda Indonesia
2. PT Pelabuhan Indonesia I
3. PT Pelabuhan Indonesia II
4. PT Angkasa Pura I
5. PT Bahana Pembina Usaha Indonesia
6. PT Perusahaan Pengelola Aset
Batch 5:
1. PT Indonesia Asahan Aluminium
2. PT Kereta Api Indonesia
3. PT Krakatau Steel
4. PT Pupuk Indonesia
5. PT Semen Indonesia
6. Perum Perhutani.
IDSurvey: BUMN Perlu Adaptif Hadapi Gejolak Ekonomi yang Tidak Stabil
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau PT BKI sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey menyatakan BUMN perlu bersikap adaptif dengan kondisi ini.
