Tilang Elektronik Mulai Berlaku, Ini Daerah yang Dipasang Kamera ETLE
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Kebijakan tilang elektronik (elektronic traffic law enforcement/ETLE) resmi diberlakukan mulai hari ini, Selasa, 23 Maret 2021. Sebanyak 12 kepolisian daerah (Polda) yang tersebar di seluruh Indonesia akan meluncurkan sistem tilang elektronik.
Pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan, mendukung kebijakan tilang elektronik yang dinilai akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Salah satunya akan meningkatkan budaya disiplin masyarakat.
Selain itum menurutnya, membantu kepolisian karena keterbatasan jumlah petugas di lapangan.
"Sangat setuju, satu akan merubah budaya disiplin masyarakat, efisiensi tenaga polisi," kata Tigor dalam Apa Kabar Indonesia Malam tvOne yang dikutip VIVA pada Selasa, 23 Maret 2021.
Tigor menambahkan dengan sistem tilang elektronik juga akan memberikan keadilan. "Lebih kepada keadilan. Jadi, orang tidak akan pandang bulu nih. Kalau dia melanggar, dia akan ditilang," tutur Tigor.
Dia optimis kebijakan ini akan diikuti lainnya sehingga ke depan akan berpengaruh secara positif. Meskipun dalam urusan administrasi, ia tak menampik saat ini masih perlu ada pembenahan.
Baca Juga: ETLE Nasional, Pengendara Pelat B Bisa Ditilang di 12 Provinsi
Sistem tilang elektronik akan diterapkan di 244 titik dengan penempatan lokasi kamera ETLE. Rinciannya, Polda Metro sebanyak 98 titik, Polda Riau lima titik, Polda Jawa Timur 55 titik, Polda Jawa Tengah 10 titik.
Selanjutnya, Polda Sulawesi Selatan 16 titik, Polda Jawa Barat 21 titik, Polda Jambi 8 titik, Polda Sumatera Barat 10 titik, Polda DIY empat titik, Polda Lampung lima titik, Polda Sulawesi Utara 11 titik dan Polda Banten satu titik.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo siap me-launching sistem elektronik (ETLE) secara nasional. Untuk tahap I, Korlantas Polri akan meluncurkan 244 kamera ETLE di 12 Polda.
Sekretaris Satgas ETLE Nasional Korlantas Polri, Kombes Abrianto Pardede, mengatakan, pemberlakuan ETLE secara nasional untuk mewujudkan penegakan hukum yang tegas dan transparan.
"Ini bisa membuat masyarakat disiplin, taat dan patuh terhadap aturan lalu lintas," ujar Abrianto, Senin, 22 Maret 2021.
