- Puspen TNI
VIVA – Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha angkat bicara terkait gugurnya Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI Gusti Putu Danny yang ditembak oleh KKB. Tamliha berharap peristiwa ini tidak dianggap remeh dan harus disikapi secara serius oleh Presiden Jokowi.
"Gugurnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Gusti Putu Danny Nugraha karena ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan hal yang sangat serius dan harus disikapi dengan tegas dan cepat oleh Presiden Joko Widodo," kata Tamliha kepada wartawan Senin 26 April 2021.
Menurut Tamliha, penembakan yang dilakukan KKB tidak bisa dibiarkan begitu saja, terlebih yang menjadi sasaran tembakannya adalah seorang perwira TNI yang berpangkat bintang satu. Dari peristiwa ini, Tamliha meminta Kepala BIN, Kabais TNI, dan Kabaintelkam Polri mengevaluasi operasi khusus yang dilakukan selama ini.
"Saya berharap Kepala BIN, Kabais TNI dan Kabaintelkam Polri perlu segera bersinergi dan berkoordinasi untuk mengevaluasi operasi khusus yang dilakukan selama ini," ujarnya.
Politikus PPP ini menyebut apa yang dilakukan KKB merupakan pelanggaran HAM berat, karena itu, Panglima TNI dan Kapolri harus segera memberikan respons serius dan tindakan tegas terhadap KKB. Sebab jika tidak ditindak tegas, insiden kekerasan oleh KKB bisa terulang kembali.
"KKB telah telah membunuh warga sipil dan ini sudah pelanggaran HAM berat di mana perlu menjadikan KKB sebagai kelompok terorisme yang harus ditumpas," ujar Tamliha.
KKB perlu ditindak dengan tegas demi martabat NKRI dan Kedaulatan bangsa. "Jika tindakan tegas tidak segera dilakukan TNI dan Polri, bukan tidak mungkin insiden-insiden kekerasan oleh KKB akan segera terulang kembali. Demi martabat NKRI, dan kedaulatan bangsa, KKB di Papua perlu segera ditindak dengan tindakan tegas," ujarnya.
Soal Usulan Jokowi Jadi Penasihat Prabowo, Pengamat Bilang Begini
Baru-baru ini muncul usulan agar Presiden Jokowi menjadi penasihat Prabowo-Gibran karena punya segudang pengalaman, mulai dari menjadi wali kota Surakarta hingga Presiden
