Pascapenembakan Kabinda oleh KKB, Puan Minta Aparat Lindungi Rakyat
- VIVA/Eduward Ambarita
VIVA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut menyampaikan ucapan belasungkawa atas gugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, setelah terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Puan meminta pemerintah, TNI dan Polri melindungi masyarakat, mengidentifikasi masalah secara utuh untuk mengetahui pemicu aktivitas KKB dan menentukan solusi untuk menuntaskannya.
"Duka mendalam atas gugurnya Kabinda Papua. Koordinasi harus diperkuat, termasuk komunikasi dengan masyarakat untuk menyelesaikan konflik di sana, dan semoga tidak berulang menimbulkan korban jiwa," kata Puan, Senin 26 April 2021
Puan menyampaikan, untuk menyelesaikan konflik harus dilakukan identifikasi utuh dan mendalam agar diketahui pemicu dan motivasi KKB melakukan serangan, dan mengancam keselamatan warga. Koordinasi juga harus dilakukan TNI-Polri bersama pemerintah daerah, pemuka agama, tokoh adat/masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
"Bangun komunikasi dengan masyarakat, menangkan hati masyarakat, karena saya yakin masalah KKB di Papua ini hanya bisa diselesaikan dengan dukungan besar dari masyarakat, dari saudara-saudara kita di sana," ujar Puan
Politikus PDIP ini mengatakan, penegakan hukum tetap harus dilaksanakan pada siapapun yang terbukti bersalah. Apalagi terbukti melakukan tindak kekerasan bersenjata yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
"Lindungi keselamatan warga dari aksi KKB, maka dari itu penegakan hukum jadi bagian penting untuk menyelesaikan masalah ini. Pendekatan hukum dan keamanan, harus dibarengi pendekatan kesejahteraan," ujarnya
Brigjen I Gusti Putu Danny terlibat dalam tembak-menembak saat dihadang KKB, ketika iring-iringan Satgas BIN dan Satgas TNI-Polri dalam perjalanan menuju Kampung Dambet. Pelaku penembakan diduga anggota KKB pimpinan Lekagak Telenggen.
Panglima TNI Putuskan untuk Mengubah Sebutan KKB Menjadi OPM
Ia mengingatkan, bahwa ada perubahan istilah ini tak bisa sukses jika hanya dijalankan oleh TNI saja, seluruh lembaga negara harus solid mengganti istilah KKB menjadi OPM
