- Istimewa
VIVA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengingatkan agar para pengusaha memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh. Hal ini sangat penting agar para buruh bisa ikut merayakan hari raya Idul Fitri ini dengan senang dan bahagia.
"Di waktu-waktu menjelang akhir puasa dan menyambut hari raya Idul Fitri ini, salah satu tuntutan para buruh adalah agar perusahaan tidak menunggak atau mencicil Tunjangan Hari Raya (THR)," kata Zulhas, Rabu 5 Mei 2021
Pada saat pidato peringatan 23 Tahun Reformasi kemarin, Zulhas juga sempat meminta agar Pemerintah memerhatikan proses pemberian THR dari pengusaha untuk buruh. Berkali-kali dia mengaskan hal ini karena THR adalah hal yang penting yang harus diberikan para pengusaha kepada para pekerjanya untuk kesejahteraan pekerja, dan THR ini harus diberikan secara penuh tidak dicicil seperti tahun lalu.
"Kita mengetahui bahwa tahun lalu para pengusaha diberikan kelonggaran dalam menunaikan kewajiban mereka ini terhadap pekerjanya," ujarnya
Wakil Ketua MPR itu juga menyoroti perekonomian Indonesia yang semakin menggeliat, dan menurutnya roda ekonomi sudah berjalan walaupun belum secara maksimal. Karena ekonomi perlahan mulai membaik, Zulhas menyebut membayar THR buruh secara full adalah kewajiban.
Hal ini juga tertuang dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan.
"Harapan kaum buruh agar THR dibayarkan penuh saya kira bisa kita pahami bersama. Bukan tentang memihak siapa, buruh atau pengusaha, tapi pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja perlu memikirkan dan mencari solusi yang tepat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dikorbankan hak-haknya," ujar Zulhas.
Ketua MPR: Tidak Ada Celah untuk Menunda atau Membatalkan Pelantikan Prabowo-Gibran
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tidak ada celah untuk menunda atau membatalkan pelantikan Prabowo-Gibran karena Pemilu sudah selesai, putusan MK, dan ketetapan KPU jelas.
