- Istimewa
VIVA – Tim satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dalam operasi tangkap tangan (OTT), Senin dini hari, 9 Mei 2021. Namun, ternyata OTT tersebut dipimpin Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidik KPK Harun Al Rasyid.
Harun merupakan salah satu dari 75 pegawai KPK yang disebut-sebut tidak lulus menjadi aparatur sipil negara (ASN) lewat tes wawasan kebangsaan (TWK).
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti hal tersebut. Menurut ICW, sangat konyol bila Harun dikatakan tidak memiliki wawasan kebangsaan.
"OTT Nganjuk ini dipimpin oleh seseorang yang namanya tercantum di antara 75 pegawai KPK. Konyolnya, orang ini malah disebutkan tidak memiliki wawasan kebangsaan karena gagal melewati Tes Wawasan Kebangsaan," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana kepada awak media, Senin, 10 Mei 2021.
Maka itu, Kurnia menyebut kondisi KPK kini kian mengkhawatirkan. Pasalnya, ketika ada pegawai yang bekerja maksimal, malah disingkirkan oleh pimpinan KPK dengan segala cara, salah satunya melalui TWK.
"Jika TWK dianggap sebagai tes untuk menguji rasa cinta terhadap tanah air, bukankah selama ini yang dilakukan penyelidik dan penyidik KPK telah melampaui itu? Menangkap koruptor, musuh bangsa Indonesia, dengan risiko yang kadang kala dapat mengancam nyawanya sendiri," ujarnya.
Novi Rahman Hidayat ditangkap KPK lantaran diduga menerima suap terkait perkara jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur. Ia disebut menetapkan tarif tinggi bagi jajarannya untuk mendapatkan jabatan.
Selain Novi, tim lembaga atirasuah juga amankan sembilan orang lainnya. Sepuluh orang tersebut masih jalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki 1x24 jam untuk menentukan status dari 10 orang yang diamankan tersebut.
Terkait TWK, ada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos untuk menjadi ASN. Hal ini menjadi polemik karena deretan nama yang masuk daftar 75 pegawai itu dinilai berprestasi seperti penyidik senior Novel Baswedan. Isu mencuat bila tidak lolosnya 75 pegawai itu dinilai sebagai upaya untuk menjegal pegawai yang berintegritas terhadap pemberantasan korupsi.
