- VIVAnews/Edwien Firdaus
VIVA – Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap kerja ke Gedung Merah Putih KPK. Meskipun 1.271 pegawai lainnya telah menjadi ASN pada Selasa kemarin.
Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo membenarkan, 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi ASN tetap pergi bekerja ke gedung lembaga antirasuah. Dia menegaskan, tidak ada perbedaan meski ada ribuan pegawai yang telah dilantik menjadi ASN.
"Tetap masuk kantor seperti biasa. Enggak ada perbedaan, kawan-kawan tetap memberi dukungan kepada kami," ujarnya, Kamis, 3 Juni 2021. Yudi termasuk bagian dari 75 pegawai tersebut.
Yudi lebih jauh mengatakan, 75 pegawai yang juga dinonaktifkan oleh Pimpinan KPK hingga kini tetap melakukan koordinasi secara informal terkait penanganan perkara korupsi. Tetapi tidak bisa lagi menangani perkara sebagaimana mestinya.
"Tapi kalau tindakan pro justisia misal geledah, meriksa saksi atau tersangka atau nyita barang sudah tidak bisa lagi. Kan diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan," kata Yudi.
Polemik TWK ini telah dilaporkan ke Dewas KPK hingga sejumlah lembaga negara. Namun hingga kini belum mendapat titik terang.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri secara resmi melantik 1.271 pegawai Komisi Antirasuah yang lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelantikan berlangsung di Aula Gedung Juang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 1 Juni 2021.
Pelantikan itu diawali dengan pengambilan sumpah secara simbolis oleh dua perwakilan pegawai KPK yaitu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Harefa serta Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan.
Namun, dalam kegiatan pelantikan itu hanya 53 pegawai lembaga antirasuah yang hadir secara langsung di lokasi. Sedangkan, sisanya melalui virtual karena kondisi pandemi COVID-19.
