Mengapa Pengelolaan Dana Haji Rp135 Triliun Selalu Dipertanyakan?
- bbc
Anggito berkata, selama ini BPKH menempatkan dana haji ke deposito di bank syariah. Dana itu juga diinvestasikan dalam bentuk sukuk alias surat utang negara yang diterbitkan dengan prinsip syariah.
Menurut Mustolih Siradj, pemerintah bebas memanfaatkan sukuk, termasuk untuk membiayai pengeluaran negara seperti proyek infrastruktur.
"Pemerintah berhak menggunakan dana yang mereka himpun dari sukuk. Logikanya sama seperti deposito BPKH yang didistribusikan bank syariah kepada debitur mereka," ujarnya.
Yang tidak diperbolehkan secara hukum, kata Mustolih, adalah jika BPKH menggelontorkan dana haji secara langsung ke pemerintah untuk membiayai infrastruktur.
UU 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menyebut bahwa sukuk negara diterbitkan untuk menanggulangi defisit APBN dan membiayai proyek infrastruktur.
Kementerian Keuangan September lalu merilis sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai sukuk selama periode tahun 2013 hingga 2020.
Proyek itu antara lain pendirian Jembatan Youtefa di Jayapura, pembangunan tujuh taman nasional, proyek Tol Solo-Ngawi-Colomandu, Jawa Tengah, dan jalur ganda kereta lintas selatan Jawa.
