Mengapa Pengelolaan Dana Haji Rp135 Triliun Selalu Dipertanyakan?

Bagaimanapun, Mustolih menyebut kecemasan calon haji terkait dana mereka merupakan suatu kewajaran. Ini dipicu juga, kata dia, oleh kasus hukum yang menjerat sejumlah biro perjalanan umroh.

"Keterbukaan informasi yang diinginkan adalah soal keamanan pengelolaannya. Jangan-jangan seperti biro umroh yang dulu-dulu.

"Publik punya trauma itu. Pimpinan BPKH punya rekam jejak kredibel, tapi pengelolaan dana publik harus profesional," ucapnya.