- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendalami penggagas dari tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal itu bahkan dikonfirmasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan jajarannya di Kantor Komnas HAM, Menteng Jakarta.
"Tentang siapa sih sebetulnya yang punya gagasan ini. Pilihan TWK seperti ini dari siapa sebetulnya. Tujuannya apa kami kan ingin tahu," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada awak media, Selasa, 22 Juni 2021.
Taufan lebih jauh mengatakan, pihaknya juga mengkonfirmasi soal perbedaan keterangan yang disampaikan staf BKN beberapa waktu lalu dengan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkait pelaksanaan TWK tersebut.
Menurutnya, keterangan dari keduanya dinilai belum mencukupi dan memberikan titik terang. Salah satunya terkait instrumen penilaian dan klasifikasi asesor atau penguji saat pelakasanaan TWK.
"Kami ingin konfirmasi. Analisis awal kemudian kita perbandingan lagi dengan keterangan yang berikutnya. Memang dari situ memang ada beberapa yang ingin kita dalami lagi," lanjut Ahmad.
"Karena keterangan satu sama yang lain belum sinkron. Atau mungkin ada keterangan yang berbeda, itu yang sejauh ini ingin kita dalami dari BKN," ujarnya.
Taufan menambahkan, dari hasil pemeriksaan, pihaknya segera menyimpulkan soal ada tidak dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK tersebut.
"Dari itu semua kami akan menyimpulkan seperti apa. Apakah ini memang satu pilihan yang tepat sejalan dengan keputusan UU, keputusan MK misalnya. Apakah sudah sejalan seperti itu. Kemudian ini kan ada puluhan pegawai yang menganggap bahwa langkah-langkah ini itu merugikan buat mereka," imbuhnya.
Polemik TWK bikin heboh publik karena 75 pegawai KPK dinyatakan tak lolos tahapan tersebut untuk menjadi ASN. TWK ini jadi perhatian karena 75 pegawai yang tak lolos memiliki kinerja yang dianggap bagus seperti Novel Baswedan hingga Giri Suprapdiono.
Isu berhembus bila 75 pegawai yang tak lolos itu sebagai skenario untuk menjegal figur-figur yang punya prestasi bagus di KPK.
Komnas HAM Laporkan Ratusan Kasus HAM di Papua pada 2023 kepada Menko Polhukam
Komnas HAM dan Menko Polhukam membahas sejumlah isu terkait pelanggaran HAM berat masa lalu dan situasi HAM serta sejumlah kasus kekerasan di Papua.
