- Instagram @fadlizon
VIVA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon meminta Pemerintah Indonesia untuk bersikap realistis dalam menghadapi pandemi covid-19. Infrastruktur kesehatan, logistik, serta jumlah tenaga kesehatan yang telah berada di ambang batas, membuat Indonesia harus meminta bantuan dari negara lain.
"Suka atau tidak suka, kita harus segera meminta bantuan dunia internasional, terutama negara-negara yang terbukti sudah berhasil mengatasi pandemi. Ini merupakan persoalan kemanusiaan," kata Fadli Zon, Kamis 8 Juli 2021
Fadli mengatakan, ada beberapa alasan kenapa Indonesia membutuhkan langkah luar biasa mengatasi gelombang baru COVID-19 ini. Pertama, dalam dua pekan terakhir, sudah terjadi berkali-kali rekor kasus baru COVID-19, dan ini tentu sangat mengkhawatirkan.
Kedua, kebijakan yang sudah diambil Pemerintah belum memadai untuk memutus kedaruratan. Meskipun berjudul Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, dan diterapkan di wilayah Jawa-Bali, namun kebijakan ini dinilai tak bisa dianggap luar biasa.
"Dalam praktiknya di lapangan, kebijakan ini belum bisa membatasi kegiatan masyarakat. Sebagian masyarakat merasa perlu mencari nafkah harian untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena pemerintah tidak memberi kompensasi atas pembatasan ini. Apalagi, di sisi lain, hingga hari ini Pemerintah masih saja membuka pintu bandara dan pelabuhan. TKA asing dari China masih bisa melenggang masuk. Keadaan ini membuat sebagian masyarakat merasa didiskriminasi," kata Fadli
Ketiga, kemampuan infrastruktur kesehatan Indonesia sudah di ambang batas, menurut data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), saat ini okupansi tempat tidur di berbagai rumah sakit di Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah mencapai 100 persen. PERSI menyampaikan bahwa jumlah kasus aktif telah meningkat di 28 provinsi.
"Tabung oksigen dan oksigennya sendiri menjadi langka dan tak memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan. Terjadi "panic buying" untuk sejumlah obat, vitamin bahkan susu
Alasan Keempat, kata Fadli, sejak awal pandemi, jumlah dokter yang meninggal akibat COVID-19 di Indonesia telah melebihi angka 400 orang. Kalau digabungkan dengan tenaga kesehatan lain, seperti perawat, misalnya, jumlah kematian tenaga kesehatan sudah menembus angka seribu orang.
Fadlizon mengutip data Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dimana tingkat kematian tenaga kesehatan di Indonesia berada di urutan ketiga tertinggi di dunia, bahkan menjadi yang tertinggi di Asia. Jika krisis ini terus memburuk, kita mungkin masih bisa membuka rumah sakit darurat, namun tenaga kesehatan tidak bisa disediakan secara instan.
"Kelima, krisis ketersediaan vaksin. Hingga kini, jumlah penduduk Indonesia yang telah menerima vaksin sekitar kurang dari 5 persen. Meski pada 30 Juni lalu Pemerintah mengumumkan telah menerima 118,7 juta dosis vaksin Sinovac dan AstraZeneca, namun jumlah ini jauh dari cukup untuk memvaksinasi 181,5 juta orang, atau 70 persen dari populasi," ujarnya
Dengan tingkat ketersediaan vaksin yang rendah, serta laju vaksinasi yang juga lambat, tanpa langkah luar biasa, kita tidak akan bisa menghadapi tsunami Covid-19. Apalagi, angka-angka yang sejauh ini diumumkan Pemerintah diyakini tidak mewakili kondisi lapangan sebenarnya, ada banyak kasus tidak dilaporkan dan tidak bisa ditangani oleh Pemerintah.
"Dengan alasan-alasan tadi, Pemerintah harus segera mengambil langkah luar biasa dan meminta bantuan dunia internasional. Kibarkan bendera putih dan buka tangan lebar menerima bantuan dari negara-negara sahabat apalagi yang sudah berhasil mengatasi pandemi. Kita sangat membutuhkan intervensi global untuk meredam jumlah korban lebih banyak," ujarnya
