DPR Minta Semua Provinsi Siapkan Skenario Terburuk Hadapi Varian Delta
VIVA - Varian Delta Covid-19 diketahui sudah menyebar ke sejumlah daerah di luar Jawa-Bali. Pemerintah dinilai harus segera mempersiapkan skenario terburuk menghadapi badai varian ini di seluruh provinsi.
"Pemerintah harus memastikan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh provinsi siap untuk menghadapi potensi lonjakan kasus Covid-19," kata Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, melalui keterangan persnya, Rabu, 14 Juli 2021.
Charles menuturkan ketersediaan oksigen, obat-obatan dan tempat tidur di faskes-faskes luar Jawa harus dipersiapkan untuk menghadapi badai tsunami penularan Covid-19 yang berikutnya berpotensi melanda provinsi-provinsi di luar Jawa.
"Gelombang kedua penularan Covid-19 yang terjadi belakangan ini sudah membuat sistem kesehatan di Pulau Jawa nyaris lumpuh," kata dia lagi.
"Di Pulau Jawa kita sedang menghadapi situasi di mana fasilitas kesehatan sudah kewalahan, obat-obatan Covid-19 sulit didapatkan dan stok oksigen juga langka," lanjutnya.
Baca juga: Ganjar Sebut Varian Delta Ditemukan di 8 Wilayah Jateng
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut mengingatkan bahwa kapasitas fasilitas kesehatan di luar Pulau Jawa secara umum tidak sebaik di Pulau Jawa. Sehingga jika penyebaran varian Delta di sejumlah daerah luar Jawa tidak diantisipasi dengan baik, maka lonjakan kasus akan membuat sistem kesehatan di wilayah tersebut menjadi lumpuh.
"Tentu kita berharap badai penularan varian Delta ini tidak terjadi di luar Jawa. Namun, belajar dari lonjakan kasus penularan Covid-19 di Jawa, antisipasi lewat skenario terburuk di luar Jawa adalah sebuah keharusan," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, pengetatan mobilitas masyarakat juga mendesak dilakukan pemerintah di seluruh provinsi. Sebab, varian Delta yang diketahui jauh lebih menularkan sudah menyebar di 510 kabupaten/kota di 34 provinsi (99 persen total wilayah RI), dengan 11 provinsi (Indonesia Tengah dan Timur).
"Apabila kita tidak berhasil melakukan pembatasan mobilitas masyarakat secara besar-besaran, maka penambahan fasilitas kesehatan sebanyak apapun tidak akan cukup memenuhi kebutuhan penanganan pasien Covid-19," tutur Charles.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
