- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Muhammad Choirul Anam menilai pernyataan Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini atau Risma, yang mengancam akan memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang malas ke Papua, dianggap kurang tepat.
"Cara pandang yang tidak tepat untuk pejabat publik," kata Muhammad Choirul Anam kepada VIVA, Kamis, 15 Juli 2021.
Menurutnya, wilayah Papua itu seharusnya mendapatkan Pegawai Negeri SIpil (PNS) yang terbaik. Hal ini bertujuan, agar masalah pelayanan publik di daerah Timur Indonesia tersebut bisa lebih baik lagi. Bukan dijadikan tempat menghukum PNS yang dipindah tugaskan.
"Harusnya Papua mendapat ASN yang terbaik dari yang ada. Agar akselerasi pembangunan dan pelayanan publik untuk semua daerah maju. Jadi bukan tempat penghukuman dan menilai daerah Papua secara salah," jelasnya.
Maka dari itu, ia meminta mantan Wali Kota Surabaya tidak berisikap seperti itu lagi. Apalagi pejabat pemerintahan, yang kini mendapat pengawasan dan perhatian publik luas.
Sebelumnya kedatangan Mensos Risma ke dapur umum Wyata Guna Bandung Jawa Barat, bikin geger. Sebabnya, kunjungan itu memicu kemarahan Risma karena melihat kinerja ASN yang tak serius.
Risma mengakui tak mempunyai kewenangan memecat ASN yang tak serius melayani masyarakat yang terdampak COVID-19.
"Saya gak bisa pecat orang, tapi saya bisa pindahin ke Papua," tegas Risma di sela kunjungan di Wyata Guna, Selasa, 13 Juli 2021.
Risma meminta Kepala Balai Wyata Guna untuk mengubah pola kerja pelayanan.
"Gimana mungkin aku percaya pak, bapak masak telor saja seperti itu, itu bisa jam 12 malam mateng. Ditambah nasi kotak, siap-siap, siap, tapi kerjanya model gitu," katanya.
Komnas HAM Laporkan Ratusan Kasus HAM di Papua pada 2023 kepada Menko Polhukam
Komnas HAM dan Menko Polhukam membahas sejumlah isu terkait pelanggaran HAM berat masa lalu dan situasi HAM serta sejumlah kasus kekerasan di Papua.
