- Istimewa.
VIVA - Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS) mengingatkan negara-negara dunia khususnya Indonesia untuk terus mendesak China segera menghentikan aktivitas apapun terhadap etnis muslim Uighur di Xinjiang dan membuka diri terhadap tim investigasi independen.
Desakan ini harus dilakukan mengingat persoalan kemanusiaan minoritas muslim Uighur semakin sulit ditangani setelah China lebih memperketat dan menutup seluruh informasi terkait permasalahan tersebut.
“Tidak dapat dipungkiri, akses keluar masuk informasi situasi dan kondisi muslim Uighur semakin sulit. Masyarakat dunia tidak tahu apa terjadi atau yang menimpa mereka (etnis Uighur) di sana,” kata peneliti senior CENTRIS, AB Solissa, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 22 Juli 2021.
Solissa menilai negara-negara dunia dapat menggunakan momentum World Day of International Justice Day sebagai dasar mendesak dan mengingatkan pemerintah Tiongkok untuk membuka luas sekaligus memberikan akses keluar masuk bagi tim investigasi independen yang di inisiasi oleh organisasi HAM internasional, untuk melihat langsung sekaligus menangani persoalan etnis Uighur.
Sebagai bagian dari masyarakat dunia, lanjut dia, China sepatutnya menghormati ratifikasi dan isi World Day of International Justice yang disepakati oleh seluruh negara-negara.
“Tujuan utama disepakatinya World Day of International Justice oleh seluruh negara-negara dunia adalah untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian memperoleh keadilan bagi siapapun dimuka bumi ini, tak terkecuali kaum minoritas seperti etnis Uighur di China,” kata AB Solissa lagi.
Baca juga: Mahasiswa Indonesia Kecam Pembangunan Hotel Hilton di Masjid Xinjiang
Selain itu, Solissa menilai poin yang tak kalah penting adalah memerangi impunitas dan membawa siapapun pelaku, termasuk negara, yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida ke Mahkamah Internasional.
Dari berbagai laporan investigasi seperti yang dilakukan jurnalis internasional BBC, Organisasi HAM Amnesty International dan negara-negara adidaya antara lain Amerika Serikat dan Inggris yang peduli akan penegakan HAM, patut diduga telah terjadi kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat HAM yang menjurus pada aksi genosida terhadap etnis Uighur di China.
Laporan yang juga disertai bukti-bukti otentik ini menunjukkan China berniat menargetkan populasi Xinjiang berdasarkan agama dan etnis serta penggunaan kekerasan, intimidasi yang tidak manusiawi untuk menghilangkan keyakinan agama Islam serta praktik etnobudaya muslim Turki.
Bukan itu saja, etnis Uighur, Kazakh dan muslim lainnya dibawa ke jaringan kamp di Xinjiang untuk indoktrinasi tanpa henti serta penyiksaan fisik dan psikologis dengan metode penyiksaan antara lain pemukulan, setrum listrik, tekanan mental, pengekangan, digantung di dinding, didinginkan di suhu yang sangat dingin, dan dikurung tersendiri.
“Jika membaca laporan tersebut, ini China sadis benar ya, tidak ada peri kemanusiaannya. Sadis dan keji. Masyarakat dunia harus bersatu untuk mengulurkan tangan menyelamatkan jutaan umat muslim Uighur di sana,” tutur AB Solissa.
“Ratifikasi dan poin penting dalam menyelesaikan permasalahan yang menimpa jutaan etnis Uighur adalah membawa siapapun yang melakukan kejahatan kemanusiaan ke meja hijau. Tidak ada impunitas dimuka bumi ini bagi pelaku kejahatan kemanusiaan,” tambah dia.
Sebelumnya, pada, Selasa, 20 Juli 2021, umat muslim dunia merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 H yang berdekatan dengan peringatan Hari Keadilan Internasional (World Day of International Justice) di mana issue minoritas muslim di beberapa negara, salah satunya di China, diketahui kesulitan menjalankan ibadah apalagi merayakan hari besar keagamaan umat Islam di sana.
Namun sayangnya, usaha dunia internasional untuk menyelamatkan etnis minoritas ini, terkendala dengan sikap keras pemerintah Tiongkok yang enggan membuka diri terhadap permasalahan kemanusiaan yang terjadi di negaranya.
Amnesty International Sebut Pelanggaran HAM di RI Semakin Buruk, Aparat Paling Banyak Terlibat
Amnesty International menyoroti beberapa hal yang menunjukkan semakin buruknya situasi HAM di Indonesia, di mana represi atas kebebasan sipil sering terjadi.
