DPRD Kritik Penanganan COVID-19 di Kota Malang: Ada yang Tidak Beres!
- VIVA/Lucky Aditya
VIVA – Kinerja Pemerintah Kota Malang dalam penanganan COVID-19 dinilai lamban dan tidak tegas. Para legislator di kota ini mengkritik habis kinerja Satgas COVID-19 yang dipimpin oleh Wali Kota Sutiaji.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika bahkan merasa tidak puas dengan kinerja Wali Kota. Ada beberapa poin yang dia sorot, mulai dari anggaran penanganan bantuan sosial (bansos), pencapaian vaksinasi, rencana penambahan safe house, hingga strategi penanganan COVID-19.
"Kami belum puas atas apa yang disampaikan oleh Pak Wali. Artinya, Pak Wali masih menyampaikan normatif. Ada sesuatu yang tidak beres di situ (penanganan). Ada yang rencananya bagus, pelaksanaannya kurang," kata Made, Jumat, 30 Juli 2021.
Made mengatakan, selama ini sebagai lembaga legislatif mereka banyak menerima keluhan dari masyarakat, mulai mereka yang terdampak kebijakan hingga yang terbaring sakit karena COVID-19. Dia meminta Pemkot Malang untuk tidak ragu dalam menghabiskan anggaran yang tidak terserap.
DPRD sudah menyiapkan pergeseran anggaran Rp10,3 miliar. Made mempersilakan anggaran itu digunakan bahkan hingga habis untuk penanganan COVID-19.
Politikus PKB dari Komisi A DPRD, Arief Wahyudi, mengatakan, langkah Pemkot Malang dalam penanggulangan COVID-19 bertele-tele. Dia meminta Pemkot Malang segera menghentikan imbauan isolasi mandiri (isoman) dan menggantikan dengan isolasi terpusat (isoter). Sebab, tingkat kematian warga yang isoman di Kota Malang, menurut data yang dia miliki, mencapai 50 persen.
"Pasien isoman ini seolah dilepas gitu saja tanpa ada pendampingan dari tenaga kesehatan yang ahli. Saya sangat tidak sepakat dengan isoman. Perbanyak isoter (isolasi terpusat)," kata Arief.
Kritik pedas lainnya datang dari politikus PDIP Harvard Kurniawan. Dia menilai penanganan isoman yang tidak jelas justru memperbesar penularan COVID-19. Contoh kasusnya adalah limbah domestik pasien warga yang isoman tidak tertangani dengan baik dan dikhawatirkan berpeluang menularkan virus.
"Di kampung, saya tanya petugas sampah, itu gimana caranya ngambil sampah pasien isoman? Kata mereka, ya. cukup diambil dan dibuang ke TPS. Bayangkan kalau sampah itu terkumpul di satu tempat, apa itu tidak berpeluang menularkan virus?" tanya Harvard.
Harvard juga meminta Pemkot Malang untuk tidak pelit membelanjakan kebutuhan penanganan COVID-19 demi menyelamatkan masyarakat. Dia mengaku mendapat laporan bahwa warga kesusahan mendapatkan rumah sakit dan ambulans.
Dia menyarankan Pemkot Malang tidak ragu mengeluarkan kebijakan diskresi untuk kebutuhan penanganan COVID-19, seperti percepatan gedung tempat isolasi hingga pengadaan mobil ambulans di setiap kampung.
Harvard juga mengkritik Pemkot Malang yang dia anggap tidak memiliki strategi matang dalam mengubah status zona merah menjadi zona kuning, bahkan zona hijau. Instruksi percepatan vaksinasi dianggap tidak berjalan maksimal. Sebab, tingkat vaksinasi Kota Malang di Jawa Timur tergolong kecil, bahkan tidak masuk lima besar provinsi.
Wali Kota Sutiaji mengatakan, kendala utama yang mereka hadapi di tengah lonjakan kasus kini keterbatasan tenaga kesehatan. Meski dia merencanakan sejumlah tempat isoter atau safe house, jika tidak ada nakes maka tidak bisa berjalan. Dia pun mengaku akan menampung semua aspirasi DPRD.
"Satu hal yang sudah kita lakukan adalah menambah bed dan sentra ICU di RSSA Malang, termasuk pembiayaan anggaran sudah kita koordinasikan ke pusat, termasuk nakes-nya. Sudah boleh merekrut nakes dari dokter atau perawat yang masih pendidikan," katanya.
