Musda KNPI Jawa Barat Dinilai Langgar Aturan

Ilustrasi KNPI.
Sumber :
  • Istimewa.

VIVA - Musyawarah Daerah XV DPD KNPI Jawa Barat yang digelar pada Rabu, 25 Agustus 2021, di Garut, Jawa Barat, dinilai melanggar aturan organisasi. Alasannya, dalam proses Musda KNPI Jawa Barat dianggap banyak kejanggalan, dan juga melanggar AD/ART KNPI.

Beri Konsesi Tambang ke Ormas Keagamaan, Jokowi: Saya Banyak Dikomplain

“Musda KNPI Jawa Barat hari ini banyak kejanggalan, pertama Rapim yang menggunakan AD/ART hasil kongres Jayapura dan tidak dihadiri oleh DPP, juga SK DPD KNPI Jawa Barat sudah habis pada awal tahun dan di perpanjang selama 6 bulan, atau tepatnya habis bulan Juli kemarin,” kata Ketua Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Jawa Barat, Hendar.

Oleh karena itu, Hendar menilai kepengurusan DPD KNPI Jawa Barat tidak berhak menyelenggarakan Musda sesuai AD/ART yang berlaku.

PPATK Ungkap 41.000 Anak-anak di Jabar Main Judi Online, Nilai Transaksinya Rp49,8 Miliar

“Maka kami menegaskan jika ada organisasi SEMMI yang hadir dan mengikuti pelaksanaan Musda itu hanya klaim, karena PW SEMMI telah memutuskan menolak Musda KNPI yang dilaksanakaan hari ini,” katanya.

Baca juga: Konvensi Calon Ketua KNPI Jawa Barat, Adu Gengsi Generasi Milenial

Gempa yang Merusak di Kuningan akibat Aktivitas Sesar Ciremai, Menurut BMKG

Hendar tidak akan tinggal diam jika diketahui ada oknum yang menyalahgunakan kop surat dan stempel PW SEMMI Jawa Barat yang digunakan sebagai syarat kepesertaan Musda KNPI Jawa Barat. Ia berjanji oknum tersebut akan dibuat merasakan dinginnya lantai penjara.

"Saya pastikan jika ada peserta Musda KNPI Jawa Barat yang mengatasnamakan SEMMI, itu peserta hantu. Dan kami akan mengambil langkah hukum karena sudah melakukan pemalsuan dokumen," kata Hendar.

Sementara itu, Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra, menyayangkan sikap DPD KNPI Jawa Barat yang tetap melaksanakan Musda meski menabrak banyak aturan organisasi.

Bintang yang juga merupakan Koordinator Bidang (Korbid) DPP KNPI itu mengaku telah mendapat arahan dan perintah dari Ketua Umum Haris Pertama untuk berkoordinasi dengan DPP KNPI memberikan sanksi kepada mereka yang terlibat dalam Musda ilegal tersebut.

“Sebagai peserta Kongres KNPI tahun 2018 di Bogor, saya menilai banyak kejanggalan dalam pelaksanaan Musda dan bisa dipastikan Musda KNPI Jawa Barat di Garut ilegal,” katanya.

Dia menegaskan peserta yang mengatasnamakan PW SEMMI Jabar telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan mandat kepesertaan. Ia akan melaporkan kepada polisi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya