Temui Idrus Marham, Pengurus KNPI Bahas Soal Amandemen UUD 1945

Pengurus KNPI temui Idrus Marham dan sejumlah politikus lainnya.
Sumber :
  • Dok. KNPI.

VIVA - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia menemui mantan Menteri Sosial Idrus Marham, Wakil Ketua DPD, Sultan Bachtiar Najamudin, dan politikus lainnya di sebuah rumah makan di bilangan Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu politik seperti amandemen UUD 1945 dan juga Rapat Pimpinan Nasional KNPI pada 13-15 Oktober 2021.

Polisi Kesulitan Ungkap Motif Pengeroyokan Haris Pertama, Kenapa?

Idrus meminta Ketua Umum KNPI, Haris Pertama, untuk terus turun ke bawah, terutama seperti pandemi seperti sekarang ini. Sejauh ini, KNPI turut aktif membantu masyarakat dengan program yang nyata.

“KNPI sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan di bawah Haris Pertama harus berada pada epincentrum lalu lintas pikiran kebangsan,” ujar Idrus, Rabu, 8 September 2021.

Politikus Golkar Azis Samual Jadi Tersangka Pengeroyokan Haris Pertama

Idrus mengatakan KNPI harus bisa berada di tengah masyarakat dengan mengawal isu-isu yang berkembang, termasuk wacana amandemen UUD 1945.

“Ketika KNPI menempati diri di tengah epicentrum tersebut, maka KNPI akan mendapat legitimasi sosial dari masyarakat. Karena mengawal pikiran dan gagasan yang ada. Karena itulah modal pemuda,” kata Idrus lagi.

Kelompok Milenial Ini Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Baca juga: Amandemen UUD 1945 Bukan Untuk Kepentingan Politik Jangka Pendek

Sementara itu, Wakil Ketua DPD, Sultan Bachtiar Najamudin, menambahkan pemuda merupakan garda terdepan bangsa. KNPI sebagai organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia, harus berperan aktif di tengah masyarakat.

“Garda terdepan adalah pemuda, sudah saatnya sekarang pemuda mengisi dan menentukan arah penting bangsa ini,” katanya.

Sedangkan, Ketua Umum KNPI Haris Pertama mengatakan dalam situasi seperti sekarang ini serta dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan saat ini, maka perlu dilakukan amandemen UUD NRI 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memang dibutuhkan tetapi tidak pada seluruh pasal, hanya bagian perbagian saja yang dianggap sedikit mengganggu dan hal itu harus disempurnakan.

“Kita akan memberikan gagasan dan pikiran kepada DPR dan MPR untuk bisa dipertimbangkan agar amandemen ini bisa sempurna, karena untuk menentukan bangsa ini kedepannya,” kata Haris.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya