KPK Minta Pihak Lain Tak Kuasai Aset Sitaan

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.
Sumber :
  • Humas KPK

VIVA – Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh informasi bahwa aset terdakwa Tugabus Chaeri Wardana alias Wawan berupa tanah SHM yang disita KPK dikuasai oleh pihak lain.

Wakil Ketua KPK Dilaporkan ke Dewas Terkait Pelanggaran Etik

Tanah berjumlah 7 bidang tersebut berlokasi di  Jalan Sewor, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok, Kota Serang Banten.

“KPK telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan benar menemukan adanya aktivitas perataan tanah oleh PT Bangun Mitra Jaya. KPK telah meminta secara lisan agar aktivitas tersebut dihentikan karena statusnya masih disita KPK,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada awak media, Senin, 27 September 2021.

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho ke Dewas, KPK: Itu Keputusan Sendiri bukan Kolektif Kolegial

Ali mengatakan, karena PT Bangun Mitra Jaya tetap bersikukuh melakukan aktivitasnya dan merasa punya hak atas tanah tersebut, KPK melayangkan surat pengaduan penguasaan tanah sitaan ini kepada Kepolisian Daerah Banten tertanggal 2 September 2021.

Ali menambahkan, saat ini perkara Wawan yang merupakan adik kandung mantan Gubernur Banten Ratu Atut sudah inkracht dengan putusan majelis menyebut bahwa 7 bidang tanah dimaksud dikembalikan kepada Tersita.

Laporkan Albertina Ho ke Dewas KPK, Nawawi: Itu Sepenuhnya Sikap Nurul Ghufron

Selanjutnya, ungkap Ali, KPK akan melakukan eksekusi dengan mengembalikan aset tersebut kepada pihak Tersita setelah permasalahan penguasaan tanah ini tuntas.

“KPK berharap hal ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, bahwa aset yang disita oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses penanganan suatu perkara tidak boleh dikuasi oleh pihak lain,” kata Ali Fikri.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya