- DPD RI
VIVA – Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin bersama dengan dengan sejumlah tokoh di DPD yakni Ustina Ismiati Wakil Ketua Badan Kehormatan, Hasan Basri Wakil Ketua PURT, Fernando Sinaga Wakil Ketua Komite I, dan Namto Roba anggota DPD RI asal Maluku Utara, menggelar silaturahmi dengan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.
Dalam kesempatan tersebut, Ansar Ahmad memaparkan banyak hal tentang potensi, harapan dan aspirasi Pemerintah dan masyarakat Kepri. Salah satu yang disampaikan yakni isu tentang betapa pentingnya menjaga, mengamankan serta mempertahankan teritorial Indonesia di wilayah tersebut. Jangan sampai kedaulatan negara diganggu bangsa lain.
"Berkaca dari kasus Sipadan-Ligitan, saya bertekad agar peristiwa serupa tidak terulang lagi, Kepri ini adalah provinsi dengan 2.408 pulau, 96 persennya adalah wilayah laut yang rawan diklaim oleh negara lain yang berbatasan dengan kita, saya harap DPD dapat mengawal kepentingan kita, karena ini sangat penting bagi pertahanan nasional kita", kata Ansar, dalam keterangannya yang dikutip Jumat 1 Oktober 2021.
Sementara Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menyambut antusias keinginan Pemprov Kepri, mengangkat isu-isu teritorial ini. Salah satunya adalah tentang kawasan Singakarsa yang rawan dicaplok negara lain jika tidak segera bertindak.
"Sinergitas antara pemerintah daerah dengan DPD RI dalam hal ini mutlak diperlukan sehingga Indonesia ini bisa lebih aware terhadap wilayah-wilayah perbatasan seperti Kepri ini. Kami akan perjuangkan agar kawasan Singakarsa ini segera dibenahi bukan hanya secara legal formal, tapi tindakan nyata untuk membangun entah itu tower atau mercusuar sehingga wilayah itu tidak diserobot oleh negara lain", jelas Mahyudin.
Tidak boleh ada negara manapun yang mengganggu kedaulatan Indonesia. "Kepri memang dikenal sebagai wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam seperti bauksit dan timah, dan potensi kekayaan laut yang luar biasa," lanjut Mahyuddin.
Dalam pertemuan ini, juga diperoleh kesepahaman semua pihak untuk memperkuat fungsi dan wewenang DPD RI ke depan, jika memang akan ada amendemen terhadap konstitusi. Sehingga DPD RI tidak lagi terkesan menjadi lembaga subordinat di parlemen yang hanya bisa mengusulkan RUU tanpa kewenangan memutuskan.
Mahyudin juga menambahkan, sinergitas untuk penguatan itu mutlak diperlukan, untuk memperjuangkan aspirasi daerah-daerah seperti Kepri ini.
"Kita punya misi yang sama, perjuangan yang sama, dan sama-sama mengangkat kepentingan rakyat dan pemerintah daerah, sinergi kita akan menjadi kekuatan luar biasa, apalagi bagi daerah dengan potensi SDA dan kelautan berlimpah seperti Kepri, mutlak diperlukan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI", ujar Mahyudin.
