DPR Soroti Maraknya Asuransi Unit Link yang Dikeluhkan Masyarakat
- VIVA/Anwar Sadath
VIVA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menerima keluhan dari masyarakat terkait maraknya keluhan nasabah yang mengadukan soal asuransi unik link. Dasco menyoroti persoalan ini karena posisi nasabah yang menderita kerugian.
"Nasabah tidak bisa disalahkan 100 persen. Dan, pihak perusahaan asuransi juga tidak bisa dibenarkan 100 persen," tutur Dasco, dalam keterangannya, Kamis, 21 Oktober 2021.
Dia menyebut dalam praktiknya penyampaian produk asuransi unit link oleh agen marketing hanya menitikberatkan dalam hasil investasi. "Hasil investasi yang menggiurkan, sehingga tidak sedikit nasabah yang merasa terkelabui," lanjut Dasco.
Maka itu, ia meminta pihak kepolisian bisa mendalami persoalan tersebut karena diduga ada pihak yang dirugikan. Ia bilang, aparat juga perlu mengambil tindakan tegas agar dana nasabah yang merasa dirugikan bisa dikembalikan.
Ilustrasi asuransi perjalanan.
Kemudian, Dasco menyoroti cara agen asuransi yang menawarkan produk unit link dengan memakai ilustrasi asumsi hasil investasi yang tinggi.
"Saat ditawarkan agen marketing yang ditekankan adalah ilustrasi keuntungan dari investasi, lalu tanda tangan ilustrasi dan membayar, kemudian barulah polis asuransi datang," tutur Ketua Harian Partai Gerindra tersebut.
Pun, diketahui yang dianggap asuransi hari tua atau asuransi kesehatan, ternyata bukan asuransi tetapi diinvestasikan. Menurut dia, nasabah yang sudah mendengar penjelasan marketing dan tergiur dengan omongannya sudah malas membaca dokumen yang jumlahnya banyak.
"Nah, polis itu selain tulisannya kecil-kecil dan dokumennya banyak. Jadi, tidak di baca lagi, karena kan ilustrasinya sudah dijelaskan dan juga sudah ditandatangani," jelas Dasco yang merupakan Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Dia menekankan persoalan asuransi unit link yang marak juga harus jadi catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, mesti dibuat aturan teknis yang mendukung secara komprehensif.
Dasco bicara demikian agar ada kepastian hukum untuk kepentingan bersama antara perusahaan asuransi dan nasabah.
"Secara keseluruhan perkembangan unit link ini luar biasa. Apa yang diperlukan? Adanya regulasi teknis yang mengatur secara lebih komperhensif dan ketat guna menjamin kepastian hukum dan kepentingan bersama," ujar Dasco.
Tim Pengawal Anies Pamitan usai Pilpres 2024 Berakhir
Tugas tim pengawal yang melekat pada Anies Baswedan selaku Capres 2024 nomor urut 01 telah selesai dan mereka telah berpamitan kepada Anies dan Keluarga.
