Legislator PKS: Pemerintah Jangan Asal Bicara COVID-19 Delta Plus
- VIVA/ Fajar Sodiq
VIVA – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengingatkan Pemerintah agar tidak asal bicara mengenai COVID-19 varian Delta Plus, terlebih ketika mengaitkan dengan kebijakan kewajiban tes PCR bagi masyarakat.
Menurut politikus PKS ini, penjelasan soal COVID-19 varian Delta Plus mestinya disampaikan oleh otoritas kesehatan berbasis bukti (evidence based) yang objektif. Dengan begitu, masyarakat bisa yakin bahwa info yang disampaikan benar-benar akurat dan objektif dan bukan untuk kepentingan kelompok bisnis.
"Kita ragu atas info tersebut karena University of Oxford maupun WHO mengatakan, bahwa kecepatan penyebaran maupun efek terhadap imunitas manusia dari varian Delta Plus ini masih belum clear dan belum cukup data," kata Mulyanto, Rabu, 10 November 2021
Menurut Mulyanto, di Indonesia, informasi tentang COVID-19 disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang tengah disorot publik karena diduga punya saham di perusahaan importir alat tes PCR sehingga menimbulkan kecurigaan di masyarakat.
"Apalagi ujung-ujungnya muncul statemen kewajiban uji PCR untuk menghadapi varian Delta Plus COVID-19 ini. Apa hubungannya? Jangan-jangan hanya pembenaran untuk bisnis PCR," ujar Mulyanto.
Rapid tes antigen dan swab PCR
- VIVA/Dede Idrus
Karena itu, Mulyanto mendesak Pemerintah konsisten menerapkan kebijakan berbasis riset (reserach based policy) ehingga berbagai program penanggulangan COVID-19 dapat berjalan secara efektif dan efisien. Masyarakat, katanya, tidak ingin kebijakan itu menjadi menghamburkan sumber daya bangsa untuk hal yang tidak perlu, atau malah hanya menguntungkan sebagian kalangan.
Dilaporkan bahwa 93 persen dari kasus COVID-19 dengan varian Delta Plus terjadi di Inggris. Dua orang mahasiwa Malaysia yang baru pulang dari Inggris baru-baru ini dikabarkan terinfeksi varian Delta Plus.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
