- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, mengingatkan setiap partai politik harus membangun budaya antikorupsi. Maka ia mengapresiasi, dengan membangun sistem pendidikan kader agar pencegahan korupsi bisa dilakukan lebih dini.
Metode pencegahan, bisa mulai dari menanamkan pengembangan karakter setiap individu. Agar tertanam budaya tersebut, budaya antikorupsi.
“Kita tanamkan kepada diri kita dan segenap masyarakat kita sehingga menjadi karakter-karakter, individu-individu, yang baik. Karena kita ingin membangun budaya antikorupsi,” kata Firli saat menjadi pemateri dalam acara Pendidikan Kader Nasional (PKN) PDIP yang digelar secara virtual dan fisik terbatas, Selasa 16 November 2021.
Ketua KPK FIrli Bahuri Jadi Pemateri, Dipandu Johan Budi Sapto Pribowo
- PDI Perjuangan
Korupsi Harus Jadi Musuh Bersama
Kata Firli, hal ini semakin penting dilakukan karena publik harus menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Selain korupsi, musuh bersama lainnya adalah kejahatan seperti terorisme serta narkoba.
“Bersama dengan musuh lainnya, baik bencana alam maupun non-alam seperti COVID-19. Mari bangun kebersamaan sehingga kita bisa melewati krisis ini,” ucap perwira tinggi polisi bintang 3 itu.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan komitmennya membangun budaya antikorupsi kepada seluruh kader. Pihaknya pun terus mengambil upaya pencegahan tindak pidana korupsi di internal partai.
Salah satu upaya yang dibangun, adalah menggelar kegiatan psikotest secara rutin dan kegiatan Sekolah Partai yang bersifat wajib bagi setiap kader.
“Karena psikotest ini juga mengukur aspek integritas. Sekolah Partai membangun kesadaran agar kekuasaan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa korupsi,” kata Hasto.
Selanjutnya, kata politisi asal Yogyakarta itu adalah terus membangun sistem kepartaian yang lebih modern dan terbuka. Peraturan partai mengatur sanksi tegas bagi seluruh pimpinan atau unsur struktural Partai yang menyalahgunakan kekuasaan.
Menurut Hasto, partainya memiliki kejelasan peraturan organisasi tentang bagaimana menjadi anggota legislatif, kepala daerah, wakil kepala daerah, ataupun pimpinan legislatif dan juga pimpinan partai.
“Maka berbagai bentuk korupsi di internal partai dapat diperangi. Sebagai contoh dengan menghilangkan mekanisme one man, one vote dan one value dalam pemilihan pimpinan partai dan diganti dengan merit system, termasuk musyawarah, maka biaya dapat ditekan,” ujar Hasto.
Selanjutnya juga dijelaskan Hasto, pimpinan pusat partai terus mengingatkan kader agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Namun tidak dipungkiri, masih ada kader yang tersangkut.
Hal itu pun terus menjadi bahan koreksi untuk memperbaiki diri ke depannya dengan berbagai sistem dan model pengkaderan yang dibangun.
“Strategi pemenangan gotong royong juga dibangun dalam konteks sebagai upaya mencegah korupsi, dengan cara mengurangi biaya pemilu pada beban orang per orang,”.
"Meski sudah diingatkan berulang kali, masih saja terjadi persoalan tersebut. Disiplin dan kesadaran untuk tidak korupsi inilah yang terus dibangun partai," sambungnya.
