- VIVA/M Ali Wafa
VIVA - Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono telah menjalani operasi pengangkatan kanker prostat di Mayo Klinik Rochester, Amerika Serikat. Tentu, SBY menyadari kelancaran operasi ini berkat doa dari saudara-saudara masyarakat Indonesia.
“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dengan rasa syukur dan haru, semua doa yang disampaikan untuk saya, memohon pertolongan Allah SWT agar pengobatan saya berjalan dengan baik,” kata SBY dikutip dari Instagram pada Selasa, 23 November 2021.
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di AS.
- Instagram @aniyudhoyono
Perhatian dan Bantuan
Secara khusus, SBY menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin atas kepedulian, perhatian dan bantuannya untuk kelancaran pengobatannya di Amerika Serikat.
Baca juga: Pasca Operasi Kanker Prostat, Begini Kondisi SBY
Selain itu, SBY juga menghaturkan terima kasih kepada Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, atas perhatian, kepedulian dan doa baiknya terhadap apa yang dia alami saat ini.
“Juga Bapak Jusuf Kalla (JK), Pak Boediono atas doanya yang disampaikan kepada saya dan keluarga. Demikian saudara-saudara kami yang tidak bisa disebut satu per satu,” ujarnya.
Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
- PDemokrat
Sahabat di Luar Negeri
Termasuk, kata SBY, sahabat dari negara tetangga yakni Perdana Menteri Singapura dan Menteri Luar Negeri Singapura yang mengirimkan surat berupa doa atas kesembuhannya dalam pengobatan di Klinik Mayo, Amerika Serikat.
“Itu semua saya syukuri semua doa dari para sahabat. Saya sangat berterima kasih dan mendoakan saudara-saudara kami agar selalu mendapat lindungan Allah SWT, kesehatan lahir dan batin, serta terbebas dari penyakit kanker yang sama-sama kita cemaskan,” kata dia.
Beberapa saat mendatang, SBY masih berada di Roceshter untuk kelanjutan penyembuhan atau recovery dan tentunya akan segera kembali ke Tanah Air jika sudah benar-benar pulih.
“Dalam proses tindakan, ada dua dokter Indonesia yang mendampingi,” tuturnya.
Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian, Pakar: Itu Hak Prerogatif Presiden
Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta Dr. Radian Syam menyebut penambahan kementerian dan lembaga negara merupakan hak prerogatif Presiden.
