- VIVA.co.id/ Syaefullah
VIVA – Panitia Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama menjawab kritik dari Pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul terkait registrasi online yang bermasalah.
"Saya ingin mengoreksi sedikit bahwa Nahdlatul Ulama juga ingin masuk juga ke era digital. Jadi kita juga banyak ahli-ahli digital. Sehingga untuk sistem registrasi saat ini, kita menggunakan sistem registrasi online," kata Sekretaris Panitia Muktamar ke-34 NU, Syahrizal Syarif di Universitas Islam Negeri, Raden Intan Lampung, Kamis, 23 Desember 2021.
Menurut dia, sistem yang yang telah dibuat oleh panitia muktamar itu sudah akurat dan bisa menghindari adanya kecurangan dalam registrasi peserta Muktamar NU.
"Yang itu sudah bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya, bebas dari kecurangan, dan sebagainya. Ini yang penting. Tapi harus dilihat bahwa registrasi online itu juga merupakan upaya kita mengurangi kerumunan pada saat registrasi. Jadi harus dilihat dari sisi itu," ujarnya.
Suasana ruang sidang Muktamar ke-34 NU di Lampung.
- VIVA.co.id/ Syaefullah
Ia menjelaskan, pada dasarnya tak ada registrasi manual. "Yang benar adalah registrasi itu kemudian bagi mereka yang jauh tempatnya, yang gak ada sinyal, di tempat registrasi dilakukan pembimbingan, pendampingan registrasi online," ujarnya.
Dengan demikian, kata dia, pada dasarnya seluruh proses registrasi pada Muktamar ini dilakukan secara online. "Bahwa ada kekurangan, biasa saja lah. Sekarang sudah ditutup. Praktis semuanya sudah. Semua peserta muktamar yang diundang itu sudah mendaftar di registrasi online," katanya.
Sebelum itu, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengkritik panitia pelaksana Muktamar NU ke-34 yang berlangsung di Provinsi Lampung, mulai 22-24 Desember 2021.
Lantaran banyak peserta yang tidak bisa melakukan registrasi secara online karena terkendala jaringan sehingga mereka melakukan registrasi manual. "Panitia tidak mengantisipasi ini. Karena manual peserta menumpuk dan panitia tidak siap," kata Gus Ipul.
Menurutnya, registrasi peserta yang dilakukan secara online itu memiliki kelemahan. Salah satunya, sistem yang dibuat tidak bisa melakukan verifikasi apakah pengurus daerah itu sah atau tidak. Surat keputusan (SK) itu menjadi salah satu syarat sahnya peserta.
Karena itu, dia meminta masalah ini bisa diselesaikan segera. Jika tidak, agenda muktamar bisa berantakan. "Jangan sampai main-main dengan peserta yang punya hak pilih," ujar mantan Ketua GP Ansor itu.
