Gus Yahya Berkelakar soal Jabatan Menteri di Kabinet Selanjutnya: Jangan-jangan NU Semua
- TVNU
Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan bahwa PBNU bukanlah fraksi politik. Ia menyebut bahwa NU merupakan bentuk tokoh secara demografis.
Gus Yahya juga meminta agar tidak terus-terusan menyebut ada berapa banyak kursi menteri yang akan didapat NU pada kabinet selanjutnya.
"NU itu bukan fraksi politik, NU itu realitas demografis," ujar Gus Yahya di kantor PBNU, Kamis 18 April 2024.
Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya
- PBNU
Ia menegaskan bahwa sebagian masyarakat Indonesia merupakan bagian dari NU. Maka itu, dia berkelakar jangan kaget jika menteri di kabinet selanjutnya merupakan tokoh NU semua.
"Kalau secara demografis penduduk indonesia ini separuhnya NU. Ya nanti jangan-jangan menterimya NU semua jangan kaget hehehe," kata Gus Yahya berkelakar.
"Jadi kalau saya ditanya berapa orang, ya saya ndak tau kalau scr demografis ya paling tidak separuh lah," lanjutnya.
Sebelumnya, PBNU menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
"Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat kepada yang telah berhasil, katakanlah, memenangkan kompetisi. Selamat kepada Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming atas ditetapkannya sebagai pemenang Pilpres," kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024.
Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya)
- Dok. Istimewa
PBNU juga mengucapkan selamat kepada partai-partai yang memperoleh kepercayaan dari rakyat untuk menduduk kursi-kursi di DPR dan para anggota DPD yang juga mendapatkan kepercayaan dari rakyat mengemban amanah tersebut.
"Hal-hal yang menyangkut masalah-masalah sengketa terkait pemilu ini marilah kita pecahkan jalankan keluarnya dengan tenang," ujarnya.
PBNU meminta agar semua isu terkait Pemilu 2024 diselesaikan dengan jalur seharusnya, yaitu melewati jalur hukum terkait isu hukum, dan masalah politik diselesaikan prosedur kelembagaan untuk urusan politik.
