Tekan BOR, KSP: RS Prioritaskan Pasien Gejala Berat dan Lansia

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Abraham Wirotomo
Sumber :
  • KSP

VIVA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Abraham Wirotomo mengatakan, 44 persen keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) COVID-19 Rumah Sakit (RS) di Jakarta, adalah pasien tanpa gejala dan bergejala ringan. 

Menkes Budi Sebut Tidak Ada Rencana Ubah Iuran BPJS Kesehatan pada 2024

"Per 30 Januari 2022, data dari 89 RS di Jakarta menunjukan 44 persen pasien yang dirawat di RS masih yang tanpa gejala dan bergejala ringan," kata Abraham, di Jakarta, Selasa 1 Februari 2022.

Abraham menyampaikan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, RS diperuntukkan kepada mereka yang sakit sedang, berat, komorbid, dan lansia.

BPJS Tegaskan Tidak Ada Narasi Penghapusan Kelas di Pepres Nomor 59 Tahun 2024

Sementara, bagi yang tanpa gejala atau OTG dan sakit ringan, diharapkan cukup melakukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat jika tempat tinggal tidak memadai untuk melakukan isoman. 

"Kalau mau melewati pandemi ini dengan baik, prioritaskan RS untuk mereka yang betul-betul membutuhkan. Jangan terlalu panik, gejala sedikit langsung ke RS," ujarnya. 

Kelas Rawat Inap Standar, Peserta BPJS Dijamin Dapat Perlakuan Sama

Tingkat Keparahan Lebih Ringan Omicron

Abraham menjelaskan, sesuai laporan organisasi kesehatan dunia WHO, karakteristik varian Omicron berbeda dari varian Delta. Dimana tingkat keparahan Omicron juga lebih ringan. Atas dasar itu, pemerintah menggunakan pendekatan yang berbeda pula dalam menangani Omicron. 

"Di tingkat hilir sosialisasi dan edukasi karantina mandiri secara massif akan dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman soal Omicron dan tidak panik berlebihan," kata Abraham.

Di sisi lain, lanjut Abraham, pemerintah akan melakukan kontrol ketat terutama pada daerah-daerah penyumbang kasus Omicron terbesar. Ini dilakukan agar peluang terjadinya transmisi lokal bisa ditekan dan dicegah. 

"Melonjaknya jumlah kasus tetap menjadi perhatian serius pemerintah. Dan ini perlu kontrol ketat, agar transmisi lokal tidak semakin tinggi," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya