Kemendikbud Soroti Masyarakat Adat Hadapi Pandemi COVID-19
- Istimewa
VIVA – Masa pandemi belum selesai hingga saat ini. Hampir tiga tahun berlalu bangsa Indonesia dilanda wabah COVID-19, yang mengakibatkan pergerakan aktivitas masyarakat terhambat, tak terkecuali dialami oleh masyarakat adat.
Pemerintah pusat maupun daerah juga terus melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi dampak pandemi ini, hingga ke masyarakat adat.
Seperti yang dilakukan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat (KMA) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dengan melakukan mitigasi masyarakat adat terhadap pandemi COVID-19.
Tujuannya untuk memberikan gambaran dan pemetaan yang komprehensif mengenai dampak pandemi COVID-19 pada masyarakat adat.
Selain itu, kata Direktur KMA, Sjamsul Hadi dalam kegiatan Bincang Ruang Adat dan Budaya dengan bertajuk Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat Adat Terhadap Pandemi COVID-19 Pembelajaran dan Urgensi Perlindungan, bahwa laporan tersebut untuk memberikan gambaran bagaimana upaya adaptasi dan mitigasi masyarakat adat di Tanah Air yang memiliki karaktersitik berbeda-beda.
“Laporan ini digali dari para pendamping dan anggota masyarakat adat di lapangan selama pandemi. Masyarakat adat seringkali memiliki akses yang sangat terbatas terhadap fasilitas kesehatan modern, seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas,” kata Sjamsul Hadi, Selasa, 15 Februari 2022.
Terlebih kata Sjamsul, masyarakat adat juga harus menghadapi tekanan ekologis, konflik lahan, hingga kehilangan sumber daya utamanya.
“Minimnya ketersediaan dan akses terhadap fasilitas dasar kesehatan, penyebarluasan disinformasi terkait pandemi, hingga distribusi vaksin yang tidak merata semakin menambah kerentanan masyarakat adat, khususnya di Indonesia,” ujarnya.
Kendati begitu, di luar persoalan ketimpangan struktural, ungkap Sjamsul, ternyata secara alamiah masyarakat adat telah memiliki sistem pertahanan tersendiri yang diwariskan melalui pengetahuan dan praktik-praktik lokal, yang secara langsung maupun tidak langsung bermanfaat dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19.
“Laporan ini mencatat beberapa praktik isolasi, menjaga jarak, dan karantina wilayah yang bersumber dari pengetahuan lokal masyarakat adat,” katanya.
Sementara itu, Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid menilai penting bagi pihaknya mengetahui latar belakang (kekhususan) masyarakat adat untuk strategi penanganan dampak pandemi terhadap masyarakat adat itu sendiri. Apalagi masyarakat adat di Tanah Air sangat beragam.
