Menag Bersyukur Jemaah dari Indonesia Bisa Berangkat Haji 2022

Selisih biaya tersebut selama ini disubsidi menggunakan dana investasi haji yang dikelola oleh BPKH.

Tetapi menurut Mustolih, banyak masyarakat tidak menyadari bahwa biaya keberangkatan haji mereka telah disubsidi oleh pemerintah sehingga kenaikan biaya mencapai Rp10 juta akan dirasa sangat memberatkan.

Dia menyarankan agar pemerintah tetap menaikkan biaya haji secara bertahap untuk menjaga keseimbangan pengelolaannya, tapi dilakukan secara bertahap agar tidak terasa mengejutkan bagi calon jemaah haji.

"Kenaikannya tidak harus sampai 45 juta, tapi bertahap dengan melihat kemampuan jemaah dan kondisi sosial-ekonomi saat ini, tapi tidak terus-terusan membebani keuangan haji. Misalnya rate-nya 3-4 juta," jelas dia.

Mungkin kah kenaikan biaya ditalangi BPKH?

Dengan masa tunggu haji yang mencapai belasan tahun hingga puluhan tahun di Indonesia, setiap orang yang hendak mengambil slot harus menyetor dana sebesar Rp25 juta.

Dana dari calon jemaah haji yang ada dalam masa tunggu itu lah yang kemudian dikelola oleh BPKH untuk diinvestasikan. Hingga 2021 lalu, akumulasi dana yang dikelola oleh BPKH telah mencapai Rp158,88 triliun.

Mustolih Siradj mengatakan dana itu diinvestasikan oleh BPKH ke berbagai instrumen investasi baik bank maupun nonbank. Hasil investasi itu yang kemudian digunakan mensubsidi biaya penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun.

Subsidi tersebut menurut Mustolih berpotensi menjadi bom waktu yang terus tergerus akibat pandemi, sekaligus risiko investasi di tengah situasi ekonomi yang tak pasti akibat pandemi.

"Dulu konsepnya ketika uangnya dikelola dengan benar dan memberikan hasil dengan berbagai macam skema investasi, ketika masyarakat menunggu keberangkatan tidak keluar uang lagi (untuk membayar selisih)," kata Mustolih.

"Tapi cita-cita itu belum benar-benar terealisasi karena imbal hasil setiap jemaah itu hanya maksimal 200 ribu per tahun. Itu karena sebagian biayanya dilarikan untuk mensubsidi penyelenggaraan haji yang berjalan," lanjut dia.

Subsidi dana haji yang dilakukan terus menerus, dia sebut `tidak sehat` dan `dapat menekan pengelolaan keuangan haji`. Oleh sebab itu, kenaikan biaya haji akibat komponen yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah Indonesia pun menjadi tidak terhindarkan demi menjaga keseimbangan tersebut.