Imparsial Kritisi Komponen Cadangan

Parade prajurit Komponen Cadangan (Komcad) 2021
Sumber :
  • Youtube Biro Pers Presiden RI

UU PSDN ini juga memiliki potensi melanggar Hak Asasi manusia dan memiliki potensi untuk penyalahgunaan wewenang. Mahkamah Konstitusi jangan sampai hanya melihat nesesitas keberlakuan UU ini saja, melainkan penting untuk mempertimbangkan dampak kedepannya jika UU ini diberlakukan. 

img_title Emosi Lihat Andrie Yunus Interupsi Rapat UU TNI, Terdakwa: Over Acting

Di tempat yang sama Al Araf Ketua Centra Initiative menilai bahwa UU PSDN ini tidak memiliki tujuan yang jelas apakah akan mengatur bela negara, wajib militer, atau keterlibatan warga negara dalam pertahanan negara. Sehingga pengaturannya bersifat tumpang tindih dengan beberapa aturan legislasi lainnya. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

UU ini juga tidak menghormati HAM terkait prinsip concentius objection. Padahal PBB sudah menjamin hak untuk menyatakan keberatan atas dasar keyakinan atau contentious objection bagi siapapun yang menolak ditugaskan untuk penggunaan kekerasan dalam operasi militer. 

img_title Kapolri Ungkap Penguatan Kompolnas Tak Perlu UU Baru, Ini Alasannya

Berkaca dari masa lalu, pengalaman pembentukan pamswakarsa atau milisi di Timor Leste harus dijadikan pelajaran penting untuk mengkritisi komponen cadangan ini karena mereka dilatih secara militer dan potensi konflik horisontal.

Pemerintah-DPR Rapat soal RUU Ketenagakerjaan

Pemerintah-DPR Setujui RUU Ketenagakerjaan, Akan disahkan jadi UU Besok

Komisi IX DPR RI menyetujui RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dibawa ke tingkat selanjutnya untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI menjadi UU besok.

img_title
VIVA.co.id
5 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut