Imparsial Kritisi Komponen Cadangan
- Youtube Biro Pers Presiden RI
UU PSDN ini juga memiliki potensi melanggar Hak Asasi manusia dan memiliki potensi untuk penyalahgunaan wewenang. Mahkamah Konstitusi jangan sampai hanya melihat nesesitas keberlakuan UU ini saja, melainkan penting untuk mempertimbangkan dampak kedepannya jika UU ini diberlakukan.Â
Di tempat yang sama Al Araf Ketua Centra Initiative menilai bahwa UU PSDN ini tidak memiliki tujuan yang jelas apakah akan mengatur bela negara, wajib militer, atau keterlibatan warga negara dalam pertahanan negara. Sehingga pengaturannya bersifat tumpang tindih dengan beberapa aturan legislasi lainnya.Â
UU ini juga tidak menghormati HAM terkait prinsip concentius objection. Padahal PBB sudah menjamin hak untuk menyatakan keberatan atas dasar keyakinan atau contentious objection bagi siapapun yang menolak ditugaskan untuk penggunaan kekerasan dalam operasi militer.Â
Berkaca dari masa lalu, pengalaman pembentukan pamswakarsa atau milisi di Timor Leste harus dijadikan pelajaran penting untuk mengkritisi komponen cadangan ini karena mereka dilatih secara militer dan potensi konflik horisontal.