Aturan Baru Pembuatan KTP : Nama Tidak Boleh Satu Kata

Ilustrasi/Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
Ilustrasi/Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
Sumber :
  • U-Report

VIVA – Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian, menetapkan aturan baru mengenai nama dalam membuat Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan itu, pencatatan nama identitas warga di Kartu Keluarga atau KK hingga E-KTP atau KTP Elektronik wajib memiliki paling sedikit dua kata dan tidak boleh disingkat.

Aturan ini ditetapkan 11 April 2022 dan telah dituangkan dalam undang-undang pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Benny Riyanto.

Peraturan ini tercatat dalam Pasal 5 ayat 3, yang tertulis "Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain; menggunakan angka dan tanda baca; dan mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil,” 

Hal ini termasuk dalam aturan mengenai kartu kependudukan, yang tertuang dalam pasal 3, yaitu tertulis "Dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik, surat keterangan kependudukan dan akta pencatatan sipil.”

Nama Tak Boleh Disingkat

Hal ini sudah berlaku dan setiap warna negara yang akan membuat KTP atau memperbaharui harus sudah memenuhi persyaratan ini, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus memenuhi persyaratan.

Pertama, mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir. Kedua, jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi. Ketiga, jumlah kata paling sedikit dua kata.