MUI dan Ormas Islam Dorong Perilaku LGBT Bisa Dijerat Pidana

Aksi penolakan terhadap LGBT (Foto ilustrasi)
Sumber :
  • VIVAnews/Andri Mardiansyah

VIVA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama sejumlah pimpinan Islam tingkat pusat sepakat menyatakan menolak perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Perilaku dan kampanye LGBT dinilai merugikan karakter dan moralitas bangsa. 

img_title MUI Minta Masyarakat Tak Berpolemik Atas Mundurnya Gibran: Sudah Ada Mekanismenya

Sikap tersebut disepakati dalam Halaqah Dakwah Lintas Ormas dengan tajuk “Mengapa Kita Menolak LGBT” yang diinisiasi Komisi Dakwah MUI. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, Cholil Nafis, menyampaikan, penolakan dan jeratan pidana terhadap LGBT berlaku tak hanya karena pencabulan, pemaksaan, atau kampanye pornografi. Namun, juga dalam keadaan suka sama suka berlaku harus terkena hukum pidana serupa. 

img_title Gibran Mundur dari Wapres, PDIP: Proses Pidana Harus Tetap Jalan!

"Meskipun LGBT tidak merugikan perorang atau individu secara langsung. Tapi, justru dampaknya lebih besar yaitu dapat merusak karakter bangsa kita," kata Cholil dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis, 2 Juni 2022. 

Pun, MUI turut mendesak Pemerintah segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang melarang perilaku dan praktik LGBT. Desakan ini demi menekan pergerakan LGBt secara masif.

img_title Kenapa Vape Haram?

MUI menyatakan penolakan kampanye LGBT.

Photo :
  • Dok. MUI
 

Dia menjelaskan, pelarangan dan penolakan terhadap perilaku LGBT karena bertentangan paham dengan agama khususnya Islam. Cholil mengatakan sesuai ajaran Islam, manusia hakikatnya berpasang-pasangan dan adanya kecenderungan orientasi seksual kepada lawan jenis (pasangannya). 

"Dengan langkah ini, kami menyampaikannya pada Panja Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Kemudian, di DPR nanti juga akan disampaikan kepada Pemerintah," jelas Cholil. 

Kemudian, ia menambahkan jika ditinjau dari dasar negara dan peraturan perundang-undangan maka perkawinan sesama jenis yang diinginkan komunitas LGBT merupakan pelanggaran. Hal ini pelanggaran terhadap dasar negara Pancasila, UUD 1945, dan UU.  

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Lebih lanjut, dia menekankan MUI juga sudah mengeluarkan Fatwa Nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah).  

Pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman hadd dan/atau ta’zir oleh pihak yang berwenang. Begitu juga sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (fahisyah). Maka itu, ia menegaskan LGBT adalah haram.  

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut