- Istimewa
VIVA – Polri diminta segera mengungkap dalang yang menginisiasi pengeroyokan terhadap Haris Pertama, beberapa waktu lalu. Saat ini, Haris masih menjabat sebagai Ketua Umum Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) versi Kongres Maluku Utara.
Desakan ke Polri soal dalang pengeroyokan itu jadi salah satu rekomendasi sidang Komisi C pada Kongres XVI Pemuda/KNPI 2022 di Maluku Utara. Ketua Steering Committee (SC) Kongres XVI, Choir Syarifuddin menyampaikan kasus pengeroyokan terhadap Haris telah jadi sorotan publik. Maka itu, ia bilang mesti diungkap tuntas.
"Sudah menjadi keputusan bersama, kami pemuda Indonesia akan mengawal kasus ini. Aparat harus mengusut hingga dalangnya diungkap," kata Syarifuddin, dalam keterangannya, Jumat, 3 Juni 2022.
Kongres XVI Pemuda KNPI di Maluku Utara.
- Istimewa
Menurutnya, kasus pengeroyokan terhadap Haris juga masuk dalam poin rekomendasi sidang komisi Kongres XVI KNPI di Maluku Utara pada 15-22 Mei 2022. Dia menyampaikan dengan merujuk rekomendasi sidang komisi Kongres, maka seluruh anggota yang berhimpun di KNPI pimpinan Haris Pertama harus bersama-sama mengawal kasus tersebut.
Pun, ia bilang dalam waktu dekat, DPP KNPI pimpinan Haris juga akan menyampaikan rekomendasi sidang yang dimaksud kepada Polri. Kata dia, upaya tersebut sebagai penegasan sikap KNPI yang mendukung aparat membongkar kasus tersebut.
Sementara, Haris menegaskan kasus pengeroyokan terhadapnya memang harus diungkap ke publik. Sebab, cara itu masuk bagian teror terhadap aktivis yang harus dilawan.
"Dalangnya wajib diungkap agar masyarakat mengetahuinya. Wajib dihukum agar ada efek jera," ujar Haris.
Kemudian, ia menambahkan sesuai Kongres XVI KNPI yang jadi forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi sudah merespon serius hal tersebut.
"KNPI berkomitmen menjaga para aktivis dalam menyuarakan aspirasinya dan melawan segala bentuk penindasan yang berupaya membungkam kebenaran," tutur Haris.
Bye-bye Banyak Aplikasi, Begini Strategi Irjen Dedi Bikin Birokrasi di Internal Polri Sederhana
Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi, Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Pol Dedi Prasetyo menyederhanakan proses birokrasi di internal Polri.
