DPR Kritik Luhut: Jadi Pejabat Jangan Baperan
- Repro Youtube Sekretariat Presiden.
VIVA – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto meminta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tak terlalu sensitif saat menerima kritikan dari publik maupun dari kalangan legislatif.
"Pak Luhut Binsar Pandjaitan ini jangan baperan terkait soal-soal publik dengan membawanya ke ranah privat, apalagi kalau melibatkan emosi," kata Mulyanto, Jumat, 10 Juni 2022.
Mulyanto mengingatkan, perlu dibedakan antara masalah pribadi yang subyektif dan masalah publik yang obyektif. Selain itu, juga perlu pemilahan antara kritik terhadap tata kelola pemerintahan dan hujatan yang menyerang pribadi.
Baca juga: Ketemu Koalisi Indonesia Bersatu, Luhut: Saya Ngantuk
"Menurut hemat saya, jadi pejabat publik, tidak boleh tipis telinga atas kritik publik, termasuk dari legislatif. Apalagi seorang menteri, harus siap menerima, menghadapi dan mengelola kritik. Sehingga terjadi dialektika-konstruktif rasional bukan ditanggapi secara emosional baperan," kata Mulyanto.
Mulyanto menilai, kritik dalam alam demokrasi adalah saluran pengawasan publik yang positif untuk mewujudkan kontrol yang baik terhadap pemerintah.
"Karenanya perlu disikapi secara dingin dan direspons secara rasional substantif, sehingga terjadi konvergensi bagi perbaikan kebijakan publik," kata dia.
Menko Marves, Luhut Pandjaitan.
- Instagram @luhut.pandjaitan
Sebelumnya, Luhut mengimbau kepada seluruh anggota DPR agar lebih bijak dalam melontarkan kritik. Bila hanya ingin mencari popularitas, kata Luhut, lebih baik tidak perlu mengkritik dirinya.
Hal itu ia katakan dalam rapat Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis kemarin.
"Jangan cari, mohon maaf Bapak Ibu, cari popularitas dengan nyerang saya, Pak, saya hanya pelaksana saja Pak," kata Luhut.
Luhut lebih jauh menjelaskan, dirinya hanya seorang pembantu Presiden Jokowi, sehingga hanya melaksanakan tugas yang diintruksikan oleh Presiden.
"Saya enggak lakukan di luar anu, yang semau-mau saya, tidak. Semua yang saya kerjakan, basisnya data. Jadi jangan saya dipikir ngurusi semua, tidak, Pak. Saya mengurusi semua yang di bidang saya dan diperintahkan Presiden, saya ulangi, diperintahkan Presiden," kata Luhut.
DPR Buka Peluang Revisi UU Peradilan Militer Dipercepat, Tak Harus Tunggu Tenggat 2028
DPR membuka peluang untuk mempercepat revisi UU Peradilan Militer setelah MK memberi tenggat dua tahun untuk memperbaiki aturan peradilan anggota TNI.
