VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak untuk meningkatkan dan memrioritaskan anggaran pertahanan. Bila langkah itu tidak dilakukan, dikhawatirkan Indonesia akan mengalami kerugian yang sangat besar.
"Kalau kita tidak memrioritaskan pertahanan, berarti kita membiarkan sumberdaya alam kita dicuri orang. kita membiarkan kita dilecehkan orang lain, kita membiarkan negara kita dalam keadaan telanjang," tegas anggota Fraksi Partai Golkar, Hepi Bone Zulkarnaen, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Rabu, 10 Desember 2008.
Menurut Hepi Bone, yang bisa menaikkan anggaran pertahanan hanyalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Maka itu, pemerintah harus memiliki paradigma baru. Sebab, lanjut Hepi Bone, selama ini pemerintah beranggapan daerah perbatasan itu adalah daerah terbelakang.
"Yang bisa melakukan ini adalah top management, manajemennya itu presiden," kritik Hepi Bone. Menurut dia, sektor pertahanan masuk daftar prioritas ke tujuh di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Sementara prioritas satu itu pendidikan dan kesehatan," tegas anggota Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat ini.
Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana Rp 33,7 triliun untuk Departemen Pertahanan (Dephan). Pada anggaran 2007, departemen ini mendapat kucuran dana Rp 29,5 triliun.
May Day, Apindo Harap Hubungan Buruh dan Pengusaha Harmonis
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani berharap menyampaikan selamat hari buruh di seluruh Indonesia.
