- Siaran pers
VIVA Nasional – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengunjungi Desa Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya itu, dia mendengarkan keluh kesah para petani terkait mahalnya harga pupuk.
Para petani juga menyampaikan sejumlah permasalahan yang mereka alami, khususnya soal sarana produksi (saprodi) pertanian yang mahal. Dalam kesempatan itu Puan turut menanam bawang merah.
Puan pun mengatakan, kedatangannya ke Brebes dilakukan untuk mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi petani bawang merah. Khususnya rencana pencabutan subsidi pupuk ZA dan SP-36 yang ditolak oleh petani.
Ketua DPR RI Puan Maharani.
- Tangkapan layar/ Anisa Aulia
“Kita patut bangga bahwa bawang dari Brebes itu dianggap banyak orang sebagai bawang terenak. Saya datang bersama para anggota DPR-RI agar aspirasi dari Bapak Ibu semua bisa langsung di-inventaris dan dicari solusinya,” ujar Puan dalam keterangan, Selasa, 5 Juli 2022.
Dia menilai, pada pencabutan dua jenis pupuk bersubsidi tersebut akan memberatkan petani mengingat harga pupuk non-subsidi sangat mahal. Karena dikhawatirkan, pencabutan subsidi pupuk ZA dan SP-36 akan memiliki efek domino terhadap produksi dan harga bawang merah.
“Kami akan dorong agar rencana pencabutan subsidi pupuk ini ada pengecualian bagi petani bawang merah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Puan juga meminta kepada anggota DPR dari komisi terkait mengawal harapan petani bawang soal peningkatan infrastruktur pertanian. Salah satunya, kata Puan, menyangkut persoalan aliran alir ke area sawah.
“Ini harus menjadi prioritas karena Kabupaten Brebes telah memberikan kontribusi sekitar 20 persen produksi nasional atau 60 persen dari produksi Jawa Tengah,” katanya.
Sebab, menurutnya, diperlukan kebijakan yang pro terhadap petani agar produktivitas bawang merah di Brebes tidak terkendala. Jika kebijakan mempengaruhi produksi pertanian, dampaknya akan terjadi kenaikan harga bawang.
“Kenaikan harga komoditas bawang merah sebagai dampak pencabutan subsidi itu, bisa memicu adanya inflasi,” ujarnya.
Selain itu, para petani juga menyampaikan keluhan lainnya terkait mahalnya bibit, pestisida, hingga tenaga kerja olah tanah-panen. Merespons itu, Puan mengatakan, DPR akan membahas persoalan ini bersama pihak Pemerintah.
“Saya akan carikan solusinya. DPR akan menjadi mediator dan menyampaikannya ke Pemerintah untuk memastikan harapan bapak/ibu dapat terfasilitasi,” katanya.
