- Eko Priliawito| VIVAnews
VIVA Nasional - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, mendorong Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) segera disahkan karena menurutnya KUHP saat ini adalah produk peninggalan kolonial Belanda.
Universitas Indonesia
- ui.ac.id
Peninggalan Kolonial Belanda
"Kalau kita berpikir KUHP umurnya sudah lebih dari 100 tahun dan itu peninggalan kolonial Belanda jadi sudah masanya kita punya KUHP nasional yang memang dibuat oleh orang-orang Indonesia," kata dia kepada wartawan, Jumat, 5 Agustus 2022.
Baca juga: DPR Sebut RKUHP Selesai Akhir Tahun Ini
Ada 628 Pasal
Dia menjelaskan, pada KUHP yang sekarang ada 628 pasal. Isinya lebih banyak pembaruan atas hukum pidana di Tanah Air, sehingga penerapan sanksi pidana dirasa jadi tak terarah pada satu pola tertentu. Hal tersebut karena setiap ada undang-undang, ada sanksi pidananya.
"Ini yang mau kita bereskan agar tidak terjadi bermacam-macam interpretasi, macam-macam pikiran, macam-macam sistem, jadi nanti hanya ada satu hukum pidana, itu yang penting, bukan pasal per pasal, tapi sistemnya dulu yang kita bangun. Itulah kenapa urgensi yang diperlukan sehingga mengapa RKHUP ini perlu mendapat perhatian semuanya," kata dia.
Sidang Paripurna DPR
- VIVAnews/Anwar Sadat
Dia menambahkan, pada buku 1 dalam KUHP itu hanya ada 103 pasal, sekarang, lanjutnya bertambah hampir dua kali lipat jadi 187 pasal. Jadi, terus dia, orang tak bisa baca beberapa pasal perpasal, utamanya di buku I RKUHP.
"Jadi, di sana banyak sekali pembaruan-pembaruan yang berkaitan dengan apa itu tujuan pemidanaan, apa yang menjadi landasan untuk penjatuhan pidana, bagaimana pidana dijatuhkan, faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh hakim, bagaimana hal-hal yang direkomendasikan di mana sanksi pidana penjara itu tidak perlu dijatuhkan," katanya.
Perbedaan Hanya Bisa Dirasa Ahli Hukum
Lebih lanjut Harkristuti mengatakan, perbedaan antara RKUHP dengan KUHP yang sekarang hanya bisa dirasa oleh ahli hukum. Sementara itu, orang awam menurutnya cuma tahu RKUHP mengubah pasal-pasal penghinaan presiden, perzinaan, dan lain-lain. Diakuinya, RKUHP belum sempurna karena masih buatan manusia, maka masih dibuka adanya dialog dan komunikasi dengan masyarakat.
"Orang awam tidak akan melihat apa sih perbedaannya, tapi bagi ahli hukum pasti lihat perbedaannya, bisa dibaca di 187 pasal tersebut. Intinya itu saya bilang ada tujuan pemidanaan, tujuan penjatuhan pidana, ada denda yang tidak dimasukan nominal misal denda Rp 5 juta, adanya denda kategori I, kategori VIII, itu pembaruan," katanya.
PBNU Ingatkan Masyarakat Rasional Berikan Dukungan ke Palestina, Tak Boleh Kriminal
PBNU menyebut beberapa hal yang tak boleh terjadi saat menunjukan dukungan ke Palestina yakni membakar fasilitas umum dan menyerang kedutaan asing.
