Mahfud soal Wacana Polri Dibawah Kementerian: Sulit, Ranjaunya Banyak

Menko Polhukam Mahfud MD.
Sumber :
  • Instagram Mahfud MD @mohmahfudmd

VIVA Nasional – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengungkap wacana lama yang mengusulkan agar Polri  berada di bawah suatu Kementerian.

Tinjau Sejumlah Wilayah, Komjen Fadil Imran Pastikan Kesiapan Polri Amankan KTT WWF 2024 di Bali

Wacana itu berkembang lagi menyusul kasus pembunuhan berencana yang diotaki mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo sehingga muncul tuntutan agar peristiwa ini jadi momentum reformasi Polri secara menyeluruh.

"Saya harus menyebut sumber biar tidak dikira saya nyebar hoax, yang sudah lama ramai itu supaya polisi itu diletakkan dibawah satu Kementerian," kata Mahfud dalam Podcast Akbar Faizal Uncensored, dikutip VIVA, Jumat 19 Agustus 2022.

Kata Demokrat Penambahan Kementerian Agar Rakyat Bisa Lebih Diurus

Ilustrasi Polri.

Photo :
  • Istimewa

Mahfud MD juga mengatakan, usulan restrukturisasi lembaga Polri dibawah kementerian sudah lama digaungkan. Selama ini, pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan di Polri berada di satu institusi.

Polri Jamin Keamanan dan Kelancaran Lalu Lintas di Tempat Wisata saat Libur Panjang

Beda halnya dengan TNI yang secara struktur dan perencanaan anggaran berada dibawah Kementerian Pertahanan.

Menurut Mahfud, usulan tersebut direspon positif masyarakat. Beberapa ada yang mengusulkan agar Polri berada di bawah Kejaksaan Agung Ada juga yang mengusulkan dibawah Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan HAM.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pejabat Polri preskon kasus Brigadir J

Photo :
  • VIVA.co.id/Ilham Rahmat

"Siapa yang mengusul? Ini adalah Duta Besar Indonesia di Filipina Agus Widjojo, itu sudah lama sebenarnya, di Lemhannas sudah bicara itu terus. Nah ada yang usul itu, dan itu banyak disambut oleh masyarakat, jadi letakkanlah dibawah Kejaksaan Agung, atau dibawah Kementerian Dalam Negeri atau dibawah Kementerian Hukum dan HAM seperti TNI di bawah Menteri Pertahanan," ujar Mahfud. 

Wacana ini muncul bukan tanpa alasan. Disamping karena kewenangan dan bajet anggaran Polri yang besar sehingga perlu dibentuk satu kementerian khusus yang membawahi Polri

Dengan berada dibawah kementerian, maka pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan bisa saling bersinergi.

"Kalau gitu diangkat aja seorang menteri senior menjadi menteri keamanan sebagai partnernya Menteri Pertahanan gitu, nah pikiran seperti itu udah banyak," tutur Mahfud.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya