- Istimewa
VIVA Nasional – Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai melaksanakan kegiatan Upacara Peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-77 di lapangan upacara Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai, Jumat, 19 Agustus 2022.
Dalam upacara itu, Bupati Banggai Amirudin Tamoreka bertindak sebagai inspektur upacara. Hadir juga sejumlah tamu undangan seperti Wakil Bupati Banggai Furqanuddin, Dandim 1308 LB, Kapolres Banggai, Perwakilan Otoritas Bandara Syukuran Aminudin Amir Luwuk, Kepala Lapas Luwuk, Kepala Bapas Luwuk.
Kepala Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai, Wijaya Adibrata mengatakan 19 Agustus 1945 telah ditetapkan sebagai hari lahir Kementerian Hukum dan HAM adalah tanggal 19 Agustus 1945, sehingga peringatan tersebut dilaksanakan setiap tahunnya.
"Pada HDKD Tahun 2022 ini, kemenkumham mengusung tema Dengan Semangat Kebersamaan, Kita Tingkatkan Kinerja Kemenkumham Semakin PASTI dan BerAKHLAK," kata Wijaya Adibrata dalam sambutannya.
Dia menjelaskan HDKD ke-77 tahun memiliki beberapa rangkaian kegiatan yang dinilai akan memberikan manfaat kepada pegawai dan masyarakat, terutama masyarakat di Kabupaten Banggai.
"Rangkaian kegiatan tersebut terdiri atas Bakti Sosial, Donor Darah, Pertandingan Olahraga, Pelayanan Paspor Masuk Desa, Upacara dan Ziarah Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Tanjung Tuwis Luwuk, Virtual run bersepeda," jelasnya.
Di sisi lain, dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly menyampaikan beberapa poin penting, di antaranya keberhasilan Kementerian Hukum dan HAM meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke-13 kalinya, terkait laporan keuangan dan transparansi di Kemenkumham.
"Insan pengayoman harus memahami tugas utama core business, untuk menciptakan kepercayaan publik public trust," kata Yasonna dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Banggai, Amiruddin Tamoreka.
Sehingga, lanjutnya, ada legitimasi dari masyarakat untuk lembaga pemasyarakatan. Dia juga menyebutkan untuk menjaga kualitas pelayanan publik tersebut, setiap pimpinan dan pegawai harus siap dengan era digital 5.0, melalui pemikiran kritis serta kemampuan komunikasi dan kolaborasi.
Yasonna juga mengingatkan seluruh jajarannya beberapa hal penting untuk menghadapi tahun politik pada tahun 2023 dan 2024.
Pertama, ASN harus tetap netral,tidak memihak pada kelompok tertentu dan tidak ikut politik praktis.
"Meskipun masih dalam keadaan pandemi Covid-19, kinerja dan produktivitas dalam pencapaian target jangan sampai terganggu," lanjutnya.
Ketiga, dalam menghadapi situasi krisis global, setiap jajaran harus menyiapkan rencana dan kontijensi untuk merespons segala isu.
"Keempat, setiap insan pengayoman wajib mewaspadai adanya serangan dan ancaman siber, serta menjauhkan diri dari paham radikalisme, penggunaan narkoba, dan pelecehan seksual," pungkasnya.
Seusai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan kue ulang tahun Kemenkumham yang dilakukan oleh Bupati Banggai. Kegiatan itu ditutup dengan syukuran, ramah tamah dan makan siang.
Baca juga: Alasan Menkumham Pilih Farel Prayoga Duta Kekayaan Intelektual Pelajar
