Posisi Duduk Panglima TNI dan Kasad Dudung Janggal, Ini Kata DPR
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Nasional – Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menilai tak ada yang perlu dipermasalahkan terkait posisi duduk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasad Jenderal Dudung Abdurachman saat rapat bersama Komisi I DPR hari ini.
Farhan menjelaskan posisi Jenderal Andika dan Jenderal Dudung dalam rapat itu, sudah diatur di mana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di tengah, lalu di sebelah kanan Panglima TNI dan sebelah kiri Menhan para kepala staf angkatan.
"Kondisi duduk dari dulu selalu diatur, Menteri Pertahanan di tengah, di sebelah kanannya pasti Panglima TNI, di sebelah kiri nya adalah staf khusus, selalu begitu," kata Farhan dikonfirmasi awak media seusai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 September 2022.
Baca juga: Terus Bertambah, 24 Orang dari Tim Narasi Diretas Hacker
Salah satu momen menarik juga seusai rapat Komisi I DPR dengan Kemenhan dan Mabes TNI adalah Kasad Jenderal Dudung Abdurachman memberikan salam hormat kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Momen ini terjadi masih di Ruang Komisi I DPR.
Farhan membenarkan jika Jenderal Andika dan Jenderal Dudung bersalam-salam usai rapat tadi. Menurut Farhan, keduanya tampaknya akrab dan tidak ada persoalan dalam relasi.
"Seperti baik-baik saja ya, I feel it's good, Tanya fotografer, coba tadi mereka yang foto foto, dengan salaman salaman gitu, sampai saya ketabrak," ujarnya.
Panglima TNI, Kasad dan Kasau
- VIVA/M Ali Wafa
Untuk diketahui, rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI digelar secara tertutup. Raker dengan agenda pembahasan penyesuaian APBN Tahun 2023 dan isu-isu aktual, dihadiri langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kasad Jenderal Dudung Abdurrachman, dan Kasal Laksamana Yudo Margono.
Sementara Kasau diwakilkan oleh Wakasau Marsekal Madya TNI A. Gustaf Brugman. Sebelum Raker diputuskan secara tertutup, Ketua Komisi I Meutya Hafid yang memimpin sidang meminta kesepakatan kepada anggota Komisi I DPR dan Menhan Prabowo.
“Baik, rapat kami buka dengan sifat tertutup,” ujar Meutya. Setelah itu yang bukan peserta rapat diminta untuk meninggalkan ruang rapat tersebut.
Anggota DPR Sebut Wacana Luhut soal Kewarganegaraan Ganda adalah Angin Segar
Wacana kewarganegaraan ganda yang diusulkan Luhut bisa melalui revisi UU Kewarganegaraan yang sudah masuk dalam Prolegnas.
