Pemerintah Diminta Perbanyak TOD di Kota Besar

Kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT). (ilustrasi transit oriented development/TOD).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

VIVA Nasional – Ikatan Alumni Akademi Lalu Lintas (IKAALL) Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD) merekomendasikan agar pemerintah pusat dan daerah memperbanyak sarana transit oriented development (TOD) di kota besar. 

Pemerintah Bakal Tambah Saham Freeport Jadi 61 Persen, Bahlil Buka-bukaan Pertimbangannya

TOD adalah pengembangan yang mengintegrasikan desain kota/wilayah dengan konekvitas terhadap kemudahan mengakses pelayanan angkutan umum. ?Dengan begitu, diharapkan masyarakat tidak lagi berorientasi memakai kendaraan pribadinya, melainkan menggunakan angkutan massal. 

"Dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), TOD di Jabodetabek sudah dijalankan. Namun, belum diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sekarang. TOD belum diatur," kata Ketua Umum IKAALL, Haris Muhammadun dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4 Jumat 2022.

Siap Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Pertimbangkan Deklarasi Resmi

Untuk itu, ungkap dia, saat pengurus IKAALL melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi V DPR RI, DPP IKAALL menyampaikan usulan strategis yang meliputi 8 isu ke DPR terkait revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

?Selama ini, kata Haris, pemerintah di Jabodetabek masih menggunakan aturan setingkat peraturan menteri (Permen), peraturan Gubernur DKI Jakarta (Pergub) hingga peraturan kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam mengakomodir pembangunan TOD di Jabodetabek. 

Serikat Pekerja Tembakau Minta Pemerintah Tunda Pengesahan RPP Kesehatan, Ini Alasannya

"TOD di luar DKI Jakarta, di luar Bodetabek bagaimana? Kita berbicara kota besar seperti Medan, Surabaya, sudah mulai macet. Kita harus bisa mendorong kota-kota itu adaftif terhadap transit bukan lagi adaptif terhadap kendaraan pribadi," ujarnya.

Haris meyakini, kepengurusan baru IKAALL periode 2022-2026? dapat mengambil peran yang lebih strategis dalam merekomendasikan perkembangan transportasi di Indonesia. Munas IKAALL 2022 yang diselenggarakan sejak Kamis, 3 November 2022, salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua Umum IKAALL periode 2022-2026. Melalui mekanisme voting seluruh anggota DPP dan DPD/DPK IKAALL se-Indonesia, Haris Muhammadun? kembali terpilih sebagai Ketua Umum IKAALL 2022-2026.

"Dengan terselenggaranya Munas IKAALL 2022, menentukan arah masa depan organisasi. kami mempunyai tantangan di masa depan yang begitu besar makanya Munas ini mengambil tema, "Bangkit Bersama, Tumbuh Lebih Kuat, Berperan Lebih Aktif untuk Transportasi yang Lebih Baik".

Haris menambahkan, transportasi di masa depan adalah transportasi yang terintegrasi satu dengan ?yang lain seperti yang sudah diterapkan di DKI Jakarta. 

"Kita sudah bisa melihat integrasi transportasi yang begitu baik antara transportasi berbasis jalan, berbasis rel kereta api, ini menjadi contoh yang lebih baik. Jakarta sudah punya tarif terintegrasi. Sekarang naik bus Transjakarta dan mikrobus termasuk LRT dan MRT, cukup dengan Rp 10.000 dan IKAALL berperan di sana, mendorong penerapan sistem integrasi ini," ujarnya.

Selain itu, terang Haris, IKAALL juga merekomendasikan revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?seperti pengujian terhadap mobil listrik. 

"Dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum ada pengujian mobil listrik. Lalu, tipologi terminal. Kita tadinya mengenal tipologi terminal yakni  Tipa A, B, dan C berdasarkan kewenangan. Harapannya, tidak lagi  seperti itu. Ke depan tipologi terminal berdasarkan fungsi kawasan. Dulu, kita fokus terhadap car oriented development (COD) kita enggak  di zaman itu lagi. Oleh karena itu, kita ubah menjadi transit oriented development (TOD), membentuk daerah yang adaptif terhadap transit kepada kendaraan umum massal, bukan adaftif terhadap kendaraan pribadi," kata Haris.

IKAALL juga merekomendasikan pengaturan terhadap ojek online (ojol). Setelah berkonsultasi dengan pakar lintas bidang, terang Haris, mengerucut kepada satu hal yakni negara harus hadir dan mengatur persoalan dalam angkutan daring tersebut. 

"Kita juga harus bijak menyikapi ini, bagaimana nanti antara transit dengan angkutan umum tumbuh bersama, kemudian juga ojek online juga menjadi feeder transit, nanti kita atur. Kalau kita lihat manfaat dan mudaratnya, banyak manfaatnya ketika kita mengatur karena nanti aspek keselamatan bisa ditingkatkan," ujarnya. 

DKI Jakarta, kata Haris, sudah mulai mencoba melaku?kan pengaturan agar ojek online juga tidak boleh di jalur utama. 

"Kenyataanya, sekarang dari stasiun ke rumah kita jalannya sempit. Apa yang bisa dilakukan? Menggunakan ojek online. Bagaimana ojek online tidak mengangkut orang dari Blok M sampai dengan Kota karena sudah ada bus Transjakarta, makanya Jakarta juga mengambil sikap untuk mengatur itu," kata Haris.

Adapun soal kemacetan, IKAALL juga tidak sependapat dengan membangun jalan sebanyak-banyaknya. "Dulu Jakarta membangun JORR (Jakarta Outer Ring Road), tetapi tetap macet. Kita harus melakukan travel demand? management, yaitu mengubah yang tadinya kota adaptif dengan kendaraan pribadi, tetapi bagaimana kita ubah menjadi adaptif terhadap transit atau transportasi angkutan massal," jelasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya