Direktur KLHK Sebut Perusahaan Surya Darmadi Tak Wajib Bayar PNBP

Pemilik Darmex Group Surya Darmadi didakwa korupsi usaha perkebunan sawit
Pemilik Darmex Group Surya Darmadi didakwa korupsi usaha perkebunan sawit
Sumber :
  • ANTARA

VIVA Nasional – Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, KLHK Adi Mukadi menyebutkan bahwa PT Duta Palma Group tak wajib untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa dana reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Adi juga mengungkapkan, kelompok perusahaan Duta Palma yang menggunakan kawasan hutan untuk perkebunan, tidak wajib membayar DR dan PSDH.

Menurut Adi, DR dan PSDH itu wajib dibayarkan bagi perusahaan yang memanfaatkan hasil hutan.

Hal tersebut disampaikan Adi saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi alih fungsi lahan di Indragiri Hulu (Inhu), Riau, dengan terdakwa mantan Bupati Inhu, Raja Thamsir Rachman dan Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi alias Apeng.

Mulanya, saksi Adi dikonfirmasi mengenai pajak yang seharusnya dibayarkan oleh PT Duta Palma Group. Adi menjawab lantaran legalitasnya belum ada, PT Duta Palma Group belum diwajibkan membayar PNBP berupa DR dan PSDH.

"Ini kan masalahnya legalitasnya belum ada. Sehingga dalam SIPMD kami belum ada wajib bayar namanya Duta Palma Group," kata Adi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin malam, 7 November 2022.

Halaman Selanjutnya
img_title