Sepanjang 2022 KPAI Catat Ada 4683 Kasus Pelanggaran Hak Anak, Jawa Barat Tertinggi
- VIVA/Agus Setiawan
VIVA Nasional – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah mengeluarkan catatan tentang situasi dan kondisi perlindungan anak Indonesia tahun 2022.
Dalam catatan tersebut, selama tahun 2022 KPAI telah menerima 4683 aduan dengan rincian kasus pelanggaran Klaster Hak Sipil Kebebasan sebanyak 41 aduan. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebanyak 1960 aduan, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 120 aduan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya dan Agama sebanyak 429 aduan, dan Klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 2133 aduan. Data-data aduan tersebut bersumber dari pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung (surat dan email), online dan media.
Berdasarkan data pengaduan kasus perlindungan anak yang masuk ke KPAI, pelanggaran perlindungan anak berada dari seluruh Indonesia, tersebar di berbagai Provinsi, kota dan kabupaten se Indonesia.
Ketua KPAI Ai Maryati Solohah, tengah
- VIVA/Agus Setiawan
Dari 10 provinsi dengan pengaduan kasus pelanggaran hak anak tertinggi adalah Jawa Barat sebanyak 929 kasus, Provinsi DKI Jakarta sebanyak 769 kasus, Provinsi Jawa Timur sebanyak 345 kasus, Provinsi Banten sebanyak 312 kasus, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 286 kasus, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 197 kasus, Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 62 kasus, Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 54 kasus, Provinsi Lampung sebanyak 53 kasus, dan Provinsi Bali sebanyak 49 kasus.
Dari data pengaduan tersebut, pengaduan yang paling tinggi adalah kluster 5 yakni Perlindungan Khusus Anak (PKA) yang menempati angka 2133 dengan jenis kasus tertinggi anak menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus. Data tersebut mengindikasikan bahwa anak Indonesia masih rentan menjadi korban kejahatan seksual, dalam berbagai latar belakang, situasi dan kondisi anak berada.
