Tito Jelaskan Soal Pernyataan Penegak Hukum tak Boleh Periksa Kepala Daerah
- Puspen Kemendagri
VIVA Nasional – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian membantah jika dirinya melarang aparat penegak hukum (APH) seperti kejaksaan, polisi, dan KPK untuk memeriksa kepala daerah. Menurutnya, komentarnya saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Inspektorat dihadiri Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Kabareskrim dikutip tidak lengkap oleh media massa.
Akibatnya, perkataannya itu viral karena dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Tito merasa perlu untuk meluruskan pernyataannya itu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
"Saya lihat ada yang salah, mengutipnya dipotong. Jadi judulnya Mendagri minta agar kepala daerah tidak diselidiki. Saya tidak mengatakan seperti itu," jelas Mendagri Tito dalam keterangan persnya, yang diterima Senin, 30 Januari 2023.
Prajurit TNI dilantik jadi kepala desa
- tvOne Andi Rahmat / Sulawesi Selatan
Karena kesalahan dalam mengutip pernyataannya, lanjutnya, terjadi miss leading atau salah tanggap dalam pemberitaan. Mantan Kapolri ini menuturkan, pada saat itu dirinya menjelaskan agar belanja pemerintah, termasuk pemerintah daerah bisa maksimal.
Ia menyebut pemerintah sudah seharusnya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan berdampak pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). "Kalau PAD-nya meningkat, APBD-nya naik, maka kalau bisa belanjanya juga meningkat. Belanja yang optimal itu akan bergerak," ujarnya.
Dengan belanja maksimal, uang yang beredar di masyarakat juga banyak. Tak hanya itu, swasta juga bergerak untuk pertumbuhan ekonomi. "Kalau belanjanya bisa maksimal, uang dari masyarakat, swasta bergerak maka pertumbuhan ekonomi akan membaik," ujarnya.
Tito mengungkapkan pada saat itu, dirinya memohon kepada jaksa agung dan kapolri agar penegakan hukum kepala daerah merupakan upaya terakhir. Ia berharap APH juga memberikan pendampingan, agar kepala daerah tidak ragu-ragu dalam eksekusi program.
"Karena ada beberapa daerah yang kita cek kenapa belanjanya rendah sekali. Salah satu permasalahannya adanya moril yang jatuh," bebernya.
Turunnya moril kepala daerah dan staf-stafnya, kata dia, karena dipanggil terus menerus oleh APH untuk penyelidikan. Dirinya mengaku tidak akan mempermasalahkan jika ada bukti kuat dan akurat. "Kalau memang buktinya kuat, akurat, enggak masalah. Tindak, berikan efek jera. Kalau memang ada butki untuk OTT (operasi tangkap tangan), enggak apa-apa untuk berikan efek jera yang memang punya niat yang buruk," tegasnya.
"Tapi, kalau permasalahannya kemudian kepala daerah itu niatnya bagus, berikan pendampingan supaya jangan sampai dia ada ragu-ragu untuk membelanjakan. Karena kalau dia takut membelanjakan, yang korban jadi masyarakat," tambahnya
5 kepala daerah baru di Jabar dilantik Ridwan Kamil.
- Adi Suparman/ VIVA.
Akibat program tidak jalan, uang beredar di masyarakat tidak maksimal. Bila hal itu terjadi maka program-program dalam perencanaan tidak berjalan. "Akhirnya yang dirugikan masyarakat. Jadi bukan berarti melarang diselidiki," tutup Tito.
Gelar Konsolidasi, Megawati Minta Kader PDIP Disiplin, Jujur dan Turun ke Rakyat
Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah kualifikasi sikap serta tindakan yang harus diperkuat oleh para kader partai, khususnya yang akan maju di pilkada serentak.
