KPK Lapor Menteri PUPR: Ada 5 Pegawai BPJT Jadi Komisaris Perusahaan Tol

VIVA Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta baru di balik indikasi potensi korupsi pembangunan jalan tol di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) hingga merugikan keuangan negara Rp 4,5 triliun.

Deputi Bidang Penindakan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, ada lima orang pegawai Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) merangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan tol.

"BPJT kan dia mengawasi semua perusahaan yang mengoperasikan jalan tol. Nah, 5 orang BPJT ternyata komisaris di perusahaan jalan tol," kata Pahala kepada wartawan, Kamis, 9 Maret 2023.

Menteri PUPR Disebut Bakal Copot 5 Pegawai BPJT yang Rangkap Jabatan Itu

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan

Photo :

• ANTARA FOTO

Kata Pahala, pihaknya telah melaporkan kelima pegawai BPJT yang rangkap jabatan itu kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Ia bahkan mengungkap bahwa Basuki akan memecat lima pegawai BPJT yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan tol. 

"Lah kita bilang, 'Gimana gitu?'. Pak menteri sudah setuju copot itu semua yang lima. Jangan tanya saya namanya, saya lupa," jelasnya.

Halaman Selanjutnya

Proses Pemecatan Diserahkan ke Menteri Basuki