Periksa Ketua DPRD DKI, KPK Cecar Aliran Uang Saat Pembahasan Pengadaan Tanah Pulogebang
- VIVA/Zendy Pradana.
VIVA Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah rampung memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur. Prasetyo dicecar oleh penyidik KPK terkait dengan RAPBD DKI 2018 dan APBD 2019.
Seperti diketahui, Prasetyo diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang pada Senin kemarin.
"Saksi hadir dan didalami terkait proses pembahasan anggaran RAPBD DKI Jakarta tahun 2018 dan APBD DKI Jakarta 2019 khususnya soal penyertaan modal daerah kepada PD Sarana Jaya," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan Selasa 11 April 2023.
KPK Geledah Gedung DPRD DKI. Selasa, 17 Januari 2023
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Pemeriksaan itu berlangsung di gedung merah putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan. Ali menjelaskan bahwa tak hanya itu, Prasetyo juga di dalami soal aliran dana yang diterima dari sejumlah pihak swasta dalam anggaran tersebut.
"Penyidik juga konfirmasi mengenai dugaan aliran uang dari pihak swasta yang diterima beberapa pihak dalam pembahasan anggaran dimaksud," kata dia.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi telah rampung menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur pada Senin 10 April 2023.
Prasetyo mengaku bahwa dugaan korupsi pengadaan tanah itu ada keterkaitannya dengan program Rumah DP Rp 0. Adapun program tersebut pun merupakan gagasan Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Ya, DP Rp 0," kata Prasetyo kepada wartawan, Senin 10 April 2023.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi
- instagram @prasetyoedimarsudi
Prasetyo pun menjelaskan bahwa kasus korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang ini sama persis dengan sebuah kasus korupsi di Munjul, Jakarta Timur yang sudah selesai disidangkan di pengadilan.
"Iya, sama persis," kata dia.
Kemudian, ia menjelaskan bahwa selaku fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta menolak saat itu ketika Anies Baswedan merancang terkait dengan program rumah Rp 0.
"Fraksi PDI Perjuangan jelas-jelas menolak Rumah DP Rp0 itu," ucapnya.
Selanjutnya, Prasetyo menjelaskan bahwa KPK saat melakukan penggeledahan di kantor DPRD DKI Jakarta tidak mendapati sebuah dokumen atau barang apapun yang dapat membantu penyelidikan kasus korupsi itu.
"Enggak ada, enggak ada," kata dia.
