- Kemendagri
VIVA Politik – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan ada kecurangan di setiap kontestasi Pemilu. Namun, kecurangan tersebut dilakukan oleh peserta Pemilu, bukan pemerintah.
Hal tersebut diungkap Mahfud MD saat memberi sambutan di Seminar Nasional dengan tema Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024 di Universitas UIN Jakarta.
"Saya mengatakan begini, apakah Pemilu kita itu akan bebas dari kecurangan. Tidak, Pemilu itu pasti diwarnai kecurangan. Yang kemarin dan besok," kata Mahfud dalam sambutannya, Selasa, 23 Mei 2023.
Mahfud MD mengatakan partai politik (parpol) juga saling menggugat karena merasa dicurangi. Hal tersebut terjadi karena persoalan perolehan suara dalam Pemilu.
"Misalnya partai a menggugat b, b menggugat c, c menggugat f. Saling menggugat gitu karena merasa dicurangi. Siapa, yang curang biasanya pesertanya membayar orang di TPS. Memalsu suara perjalanan dari TPS ke kelurahan, dari kelurahan ke kecamatan," ujar dia.
Pada Pemilu zaman Orde Baru (Orba), kata Mahfud, kecurangan Pemilu dilakukan oleh pemerintah. Namun, kecurangan tersebut kini dilakukan oleh peserta Pemilu.
"Kalau dulu zaman Orba tak bisa dibantah, curang. Itu yang curang pemerintah, terhadap rakyat. Apakah (Pemilu) besok ada kecurangan, pasti ada. Sudah lima kali Pemilu kita, tahun 1999, 2004, 2009 , 2014, 2019 curang terus. Tetapi beda, yang curang sekarang itu adalah peserta Pemilu sendiri. Bukan pemerintah," kata dia.
Mahfud MD sebelumnya menegaskan bahwa ajang kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang tidak akan ditunda. Dia juga menyebut anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu sudah disiapkan.
"Pemilu akan diselenggarakan, tidak akan ditunda. Tahapan Pemilu sudah berjalan tidak akan bisa diundur. Anggarannya juga sudah kita siapkan, seminimal yang dibutuhkan," kata Mahfud MD.
Mahfud juga mengatakan wujud demokrasi yang paling penting salah satunya adalah literasi media atau pers. Oleh sebab itu, dia meminta agar media menjadi salah satu kebebasan demokrasi, tanpa kecurangan.
"Pemilu adalah salah satu wujud nyata dari demokrasi, salah satu pilar penting dari Pemilu adalah pers dan literasi media. Pilar demokrasi itu legislatif, eksekutif, yudikatif dan pers," kata Mahfud.
Dia juga meminta agar seluruh masyarakat untuk mengawasi media-media liar yang berpotensi membuat gaduh kontestasi Pemilu 2024 mendatang.
"Di indonesia ini legislatif, eksekutif dan yudikatif di biayai oleh negara. Tapi pers tidak, sehingga sekarang banyak pers kewalahan menghadapi media-media liar. Mari kita jaga Pemilu yang akan datang agar berjalan sebaik mungkin," pungkasnya.
