Pemohon SIM Harus Bersertifikat Mengemudi, Ini Dasar Hukumnya
- ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Jakarta - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah membeberkan peraturan atau regulasi yang mensyaratkan bagi pemohon surat izin mengemudi (SIM) harus menyertakan sertifikat mengemudi.
Adapun, kata Nurul, dasar hukumnya yang mensyaratkan pemohon SIM menyertakan sertifikat mengemudi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Kemudian, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi; Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi.
“Terakhir, Perpol Nomor 2 tahun 2023 tentang perubahan atas Perpol Nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi,” kata Nurul di Jakarta pada Rabu, 21 Juni 2023.
Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol Nurul Azizah
- Polri TV
Menurut dia, dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 diatur bahwa bagi pemohon SIM baru dan/atau peningkatan golongan (khusus Sim umum) wajib menyerahkan tanda bukti sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi.
“Masyarakat pemohon penerbitan SIM harus memenuhi syarat dan kriteria teknis, pengetahuan serta perilaku sebagai pengemudi yang baik, taat dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Lalu, lanjut Nurul, ketentuan tetap diberlakukan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi serta dalam Peraturan Kepolisian nomor 2 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Kepolisian Nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi.
“Bahkan, diperluas sasarannya bukan hanya bagi pemohon SIM umum akan tetapi juga bagi pemohon SIM perseorangan,” jelas dia.
Ada Apa dengan AKBP Edy Herwiyanto yang Dicopot dari Jabatannya? Ini Penjelasan Polda Jatim
Posisi Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Edy Herwiyanto di lingkungan Polda Jawa Timur berubah di tengah pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.
