Soroti Fasilitas Pendidikan, AHY Ingin Program BOS hingga Beasiswa LPDP era SBY Dihidupkan Kembali
- Demokrat
Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginginkan program pro rakyat di bidang pendidikan di era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali dilanjutkan dengan versi lebih baik.
Keinginan itu disampaikan AHY melalui pidato politiknya saat menyoroti infrastruktur dan fasilitas pendidikan di Indonesia.
Awalnya, AHY mengatakan sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci utama kemajuan suatu negara. Pemerintah perlu meningkatkan pembangunan SDM melalui pendidikan berkualitas dan terjangkau dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
- VIVA/Lucky Aditya
"Kita perlu meningkatkan pembangunan SDM Indonesia melalui pendidikan berkualitas dan terjangkau. Sekolah-sekolah rusak, madrasah, dan pesantren yang tidak layak, jangan dibiarkan. Harus kita bangun dan perbaiki," kata AHY, Jumat, 14 Juli 2023.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk membangun SDM di bidang pendidikan, kata AHY, yaitu dengan menghidupkan kembali program pro rakyat era SBY. Beberapa program yang dimaksud antara lain, program BOS, beasiswa Bidikmisi, beasiswa santri, hingga beasiswa LPDP.
"Hidupkan kembali dan tingkatkan program-program pro rakyat di bidang pendidikan era pemerintahan Presiden SBY," ucapnya.
"Tingkatkan beasiswa prestasi dan beasiswa untuk golongan kurang mampu. Kerja sama pemerintah, lembaga pendidikan dan dunia usaha perlu ditingkatkan, agar lulusan pendidikan, lebih mudah dapat pekerjaan.," kata AHY.
Selain pendidikan, AHY juga menyoroti infrastruktur, fasilitas dan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan. Kata dia, pemerintah memiliki banyak tugas untuk meningkatkan infrastruktur di bidang kesehatan baik di puskesmas atau rumah sakit, kapasitas tenaga kesehatan, hingga fasilitas medis di berbagai daerah.
"Yang tidak kalah penting, terkait kebijakan kesehatan nasional. Demokrat berpendapat agar anggaran wajib sebesar minimal 5 persen dari APBN yang dihapus di UU Kesehatan, seharusnya dipertahankan. Saya ulangi, harusnya tetap dipertahankan," kata AHY menegaskan.
