Jatah Menteri Nasdem Berkurang Usai Lantik Budi Arie, Begini Kata Jokowi
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melantik Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G. Plate yang ditangkap Kejaksaan Agung karena kasus korupsi BTS. Penunjukkan Budi Arie sebagai Menteri ini menarik perhatian masyarakat mengingat Budi dikenal sebagai pendiri dan Ketua Umum Projo, organisasi relawan darat pendukung Presiden Joko Widodo.
Posisi Menkominfo yang diisi oleh Budi merupakan kursi Menteri yang sebelumnya diisi oleh Partai NasDem. Dengan dipilihnya Budi Arie, kursi Menteri untuk Partai NasDem kini berkurang.
Pelantikan Budi Arie sebagai Menkominfo
- Youtube Sekretariat Presiden
Awak media kemudian sempat menanyakan bagaimana komunikasi Jokowi dengan NasDem mengenai pengurangan jatah kursi Menteri ini. Namun Jokowi tak menjawab tegas dan hanya mengatakan bahwa Pemerintah harus bekerja cepat di waktu yang tersisa.
"Agar segera bekerja cepat," kata Jokowi, di Istana Negara, Senin 17 Juli 2023.
Kemudian awak media kembali mempertegas pertanyaan tersebut. Lagi-lagi Jolowi melontarkan pernyataan serupa. "Agar ini selesai dengan kecepatan," kata Jokowi
Ketika disinggung mengenai sosok Budi Arie yang merupakan sosok non Parpol, Jokowi mengatakan itu semua dilakukan demi percepatan. "Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat," ujarnya
Sebelumnya, Johnny sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan menara BTS 4G dan Bakti Kominfo 2020-2022. Selepas jalani pemeriksaan, eks Anggota DPR itu mengenakan rompi warna pink serta langsung ditahan dengan tangan terborgol.
Menkominfo Johnny G Plate Tersangka
- VIVA/M Ali Wafa
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Kuntadi menjelaskan, peran Johnny G Plate hingga ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi yang merugikan negara sekitar Rp 8 triliun tersebut.
Menurut Kuntadi, selaku pengguna anggaran dan memegang jabatan menteri, Johnny Plate diduga terlibat dalam perkara rasuah tersebut.
Jaksa Agung Bilang Kasus Korupsi Timah Rugikan Rp 300 Triliun Masuk Pengadilan Seminggu ke Depan
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, berkas perkara korupsi tata niaga komoditi timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022, memasuki babak akhir.
