- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas terkait peningkatan kualitas udara kawasan Jabodetabek di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 14 Agustus 2023. Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam penanganan kualitas udara di Jabodetabek.
“Kita rapat terkait kualitas udara di Jabodetabek. Selama 1 pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat sangat buruk,” kata Jokowi.
Pada 12 Agustus 2023, Jokowi menyebut kualitas udara di DKI Jakarta angkanya 156 dengan keterangan tidak sehat. Memang, kata dia, terdapat benerapa faktor yang menyebabkan situasi ini.
“Antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur,” jelas dia.
Dorong Kantor Terapkan WFH
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait kualitas udara buruk Jabodetabe
- Setkab
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Jokowi memberikan beberapa catatan untuk mengatasi polusi udara yang perlu diperhatikan kementerian dan lembaga. “Saya memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait,” kata Jokowi.
Pertama, jangka pendek. Dalam jangka pendek, kata dia, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Kemudian, rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek.
“Memperbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home,” jelas dia.
Kedua, dalam jangka menengah, Jokowi mengatakan konsisten menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal.
“Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT sudah beroperasi, kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah,” ujarnya.
Ketiga, dalam jangka panjang perlu memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Menurut dia, harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek. “Terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya,” pungkasnya.
Dalam rapat tersebut, hadir Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Selain itu, ada juga Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Kang Emil.
